Kehadiran KKPD menjadi perwujudan langsung program prioritas Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu mewujudkan kemudahan pelayanan publik dan investasi.
“Pengimplementasian KKPD memberi kemudahan dan percepatan dalam penyelesaian pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah, melancarkan perputaran ekonomi masyarakat khususnya bagi penyedia jasa Usaha Kecil dan Menengah”, tutur Dr. Bahtiar.
Selain launching KKPD Provinsi Sulawesi Selatan, sebanyak 14 pemerintah kabupaten/kota juga melakukan penandatanganan serentak Peraturan Kepala Daerah (Perkada) KKPD, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang pertama kali melakukan penandatangan Perkada secara serentak serta menjadi daerah dengan Perkada KKPD terbanyak.
Keempat belas Pemkab/Kota tersebut adalah Makassar, Palopo, Parepare, Bulukumba, Maros, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Sinjai, Soppeng, Sidenreng Rappang, dan Wajo.
Untuk mempercepat implementasi KKPD pasca penandatanganan ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota/Kabupaten, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Bank Sulselbar selaku bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan Bank Mandiri selaku mitra co-branding, akan terus memperkuat kolaborasi.
Sinergi tersebut juga termasuk untuk mengawal 10 Pemkab/Kota lainnya di Sulawesi Selatan yang belum menyelesaikan Perkada.
Sebagai penutup, Filianingsih menekankan peran penting Sulawesi Selatan dalam KKPD.
“Sebagai hub dan pusat perekonomian di Kawasan Timur Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi role model penerapan KKPD bagi Pemda lainnya di Indonesia Timur," tandasnya. (rhm)
