"Diharapkan ke depan peran SPI di UIN Makasar lebih efektif an kuat sebagaimana tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan,"harapnya.
Lebih jauh, ujar Budi, metode pengawasan dari SPI berciri cepat, mengadaptasi juga merespon.
Sementara itu, Kepala SPI UIN Alauddin Makassar, Prof Dr Erwin Hafid mengatakan, SPI secara tugas pengawasan non akademik, secara normatif punya peran yang sangat besar, namun melihat dari praktek saat ini masih banyak yang ingin dikoreksi seperti tentang hasil-hasilnya belum menjadi bahan yang maksimal untuk bahan evaluasi, nah ini akan dimaksimalkan kedepan dengan tim Itjen.
"SPI di UIN sudah ada sekitar 10 tahun-an, sisi penguatan kelembagaan itu sudah sejak 2017 peraturannya ada. Hanya saja belum maksimal sosialisasinya, tapi ini akan menjadi tugas kami di SPI untuk mensounding hal tersebut. SPI ini hadir untuk meminimalisir agat tidak terjadi hal yang menyalahi aturan,"ungkapnya.(*)
