Dari total pagu anggaran Kemenhub 2024, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja eselon I di lingkungan Kemenhub, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp645,57 miliar, Inspektorat Jenderal Rp111,10 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp6,64 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp9,49 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp7,67 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp9,68 triliun.
Kemudian, Badan Kebijakan Transportasi Rp192,94 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3,69 triliun dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp329,87 miliar.
Staf Ahli Menteri Perhubungan (Menhub) Robby Kurniawan menambahkan, beberapa program kerja yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan pada 2024 berdasarkan unit kerja eselon I, di antaranya dukungan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kawasan strategis pariwisata nasional di sektor darat, laut udara dan perkeretaapian; dukungan layanan angkutan massal perkotaan dengan skema buy the service di 10 Kota.
Selanjutnya, layanan keperintisan angkutan darat, penyeberangan, laut, udara dan perkeretaapian termasuk tol laut dan jembatan udara; peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.
Adapun Komisi V DPR RI mengingatkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta segenap jajaran Kemenhub untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Mengingat, permasalahan di perlintasan antara jalan dan jalur rel kereta api tersebut hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar Kemenhub beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Daerah.
“Ini catatan sengaja kita tambahkan, Pak. Karena ini hal yang berulang ini untuk kita mengingatkan kembali terutama di perlintasan sebidang ini menjadi PR besar di Komisi V ini, baik menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
Terkait hal itu, Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut mengimbau Menhub Budi Karya Sumadi untuk meningkatkan sinergitas antara Kemenhub beserta Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah terkait.
“Sinergitas ini diperlukan untuk kiranya supaya perlintasan sebidang ini suatu hari ada progres. Dan pada akhirnya ada jalan keluar yang kita temukan tidak ada lagi perlintasan sebidang yang membahayakan di lokasi itu,” tegas Legislator Dapil Kalimantan Barat II ini. (#)
