Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Rosmini Pandin menambahkan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan ada beberapa langkah yang dilakukan Pemprov Sulsel.
“Mulai dari menyiapkan dana sharing untuk PBI. Melakukan advokasi ke kabupaten/kota untuk pemenuhan melalui surat edaran Gubernur Sulsel. Serta verifikasi, mencatat dan mendaftarkan cakupan UHC mulai dari tingkat desa,” tambahnya
Wapres KH. Maruf Amin dalam arahannya mengatakan program JKN-KIS menjadi salah satu program strategis nasional sejak 2014. Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai.
"Teruskan dukungan bersama untuk mencapai UHC yang ditargetkan RPJMN 2022-2024 yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN", katanya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dalam sambutannya menyampaikan beragam inovasi dan pencapaian luar biasa yang telah diraih dalam Program JKN selama ini tidak lepas dari sinergi yang baik dari peran Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Ini sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah menunjukkan kerja kerasnya dan menunjukkan kinerjanya yang luar biasa di dalam memberikan komitmen di dalam program JKN," ungkap Muhadjir.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam laporannya juga memberi apresiasi kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam program JKN.(*)
