"Anggaran subsidi BBM sangat besar di atas Rp 600 triliun lebih dinikmati kelompok menengah atas. Hanya 5% subsidi solar dinikmati keluarga miskin. Sementara subsidi pertalite hanya 20% dinikmati kelompok tidak mampu dan miskin," katanya.
Maka dari itu, rapat terbatas memutuskan untuk memberikan bansos tambahan. Selain BLT dan subsidi gaji, rapat terbatas juga meminta kepada kepala daerah menggunakan 2% dana transfer umum baik itu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk membantu angkutan umum, ojek, nelayan, serta bansos tambahan
Terkait kebijakan pemerintah melakukan pengalihan subsidi BBM berupa blt, penambahan upah buruh dan lain sebagainya, hanya momentum yang bersifat sementara saja dan justru tidak menjadi solusi bagi masyarakat dalam artian hanya menambah beban kebutuhan rumah tangga,ucap Ariady.
Jika ingin di analisa kembali, BLT yg bersifat sementara ini tidaklah menjadi solusi,justru kesannya hanya gali lubang tutup lubang, dengan gambaran : BBM naik, otomatis segala hal yg bersifat sandang,pangan, dan papan juga ikut naik, jika semua aspek tersebut di akumulasikan maka dapat dipastikan tanggungan yg harus dihadapi masyarakat meskipun sudah dijumlahkan bersama BLT yg disalurkan oleh pemerintah tersebut juga tdk ada akan cukup, apalagi kalau BLT ini hanya bersifat momentum/tidak permanen, tambah menderitalah masyarakat di negeri ini.
"Maka dari itu kami tidak sepakat terhadap wacana pemerintah menaikan harga BBM subsidi ataupun skema bantalan sosial, dikarenakan saya rasa masih banyak metode yang kemudian bisa diterapkan untuk merangsang perekonomian masyarakat, yang notabene bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah bbm yang membebani APBN," tutup Ariady.(rls)
