GOWA, BKM.FAJAR.CO.ID--Momentun Milad 6 Tahun Majelis Cinta Al Quran Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bollangi yang digagas ibu Hj Dewi Yasin Limpo, patut diapresiasi sebagai wujud pembinaan yang lebih berorientasi pembenahan warga binaan agar berakhlaqul karimah, hijrah dari perbuatan dan kebiasaan buruk menjadi insan yang lebih baik. Untuk itulah Institut Hukum Indonesia (IHI) menganugerahi ibu Hj Dewi Yasin Limpo, sertifikat judicative award sebagai tokoh Penggagas Cinta Al Quran dan Motivator Kesadaran Berakhlaqul Karimah Warga Binaan Lapas Wanita Kelas IIA Bollangi, ujar H.Sulthani, S.H.,M.H. Pemina Institut Hukum Indonesia (IHi).
Hj.Dewi Yasin Limpo, selaku pencetua gerakan Cinta Alquran yang juga berulang tahun ke 63 menegaskan program Cinta Al quran akan membumi di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia, kita mulai di wilayah Sulawesi Selatan dengan segerakan MoU Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.
Hadir pada acara Milad 6 Tahun Cinta Al quran Bupati Gowa Dr Adnan Purichta Ichsan YL, sangat mengapresiasi positif inisiatif bu Dewi menghadirkan Cinta Al quran bagi warga binaan. Siapa yang cinta Al Quran, ia cinta keberkahan, karena Cinta Al quran akan hadir keberkahan Tuhan di tempat ini.
Kadiv PAS Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Dr H Soeprapto, Bc.IP.SH.MH memuji program Cinta Al quran yang diprakarsai ibu Dewi Yasin Limpo yang telah berlangsung selama 6 tahun di Lapas wanita kelas IIA Bollangi. Ia menegaskan segera merespon rencana MoU dengan Yayasan Cinta Al quran seraya mengimbau seluruh warga binaan agar rajin mengikuti kegiatan positif seperti pelatihan keterampilan, olah raga dan sibukkan diri di mesjid mengikuti kegiatan cinta al quran agar tidak merasa jenuh hingga kembali hidup bersama keluarga dan lingkungan masyarakat.
Institut Hukum Indonesia juga menganugerahi sertifikat Judicative award Lapas Wanita Bollangi kategori Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia serta anugerah sertifikat judicative award diberikan kepada ibu Yohani Widayati, Amd IP, S.H.,M.H. kategori Pejabat kemenkumham Berkomitemen Menerapkan Pelayanan Publik Berbasis Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).