Masalahnya, banyak OPD yang belum memahami sepenuhnya. Olehnya, mereka kesulitan dan melakukan kesalahan memasukkan data (input)."Rupanya kesalahannya itu karena ada isi SIPD, ini modelnya begitu salah slot, tidak bisa lagi dibelanjakan. Takut ULP mentender," jelasnya.
Selain itu, menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan keuangan maupun pelaporan pertanggungjawaban.Sejumlah kendala itu telah dikonsultasikan ke DPRD Makassar. Sejauh ini, masih dalam tahapan kajian lebih lanjut.
"Maka dengan itu saya berbagi tugas sama DPRD. Kita koreksi di bagian sampai di Bappeda, nanti di Banggar saya minta juga DPRD mengoreksi," jelasnya.
Danny menambahkan, berencana memberikan hukuman jajarannya lantaran lamban membelanjakan anggaran.
Sesuai tingkatannya, mulai dari penundaan pembayaran TPP hingga pencopotan jabatan kepala OPD.
"Termasuk punishment buat SKPD, saya sudah sepakat dengan DPRD, kalau ada SKPD tidak serius, terlalu banyak kesalahan dan tidak membelanjakan apa yang sudah diamanahkan ke mereka," tutupnya. (rhm)
