Dia menerangkan pihaknya menjalankan bio security maximum port to port. Sehingga bisa dipastikan jika penanganan PMK sudah sesuai dengan protap yang ada.
"Kami melakukan disinfeksi terjadap alat angkut, dan media pembawa, pembersihan, serta memastikan bahwa setiap pembebasan terhadap ternak HRP, di pintu pemasukan dinyatakan sehat," tuturnya.
Selain pemberian vaksin dan obat, pemerintah juga telah membentuk satuan tugas (satgas) penangan PMK yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan terintegrasi dengan beberapa lembaga dan kementrian. Menurut data dinas peternakan Provinsi Sulsel, saat ini sudah terdapat 14 Kabupaten / Kota yang terdampak wabah PMK.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nurlina Saking menerangkan data hewan ternak yang terinformasi PMK hingga 29 Juli 2022 sebanyak 1600 kasus. Dari angka tersebut, sudah ada yang mati, dipotong bersyarat sekitar 60-an ekor, dan ada juga yang sembuh dari PMK.
"Sehingga total hewan ternak yang masih mengidap PMK saat ini sebanyak 1400-an," jelas Nurlina.
Sementara itu, Syamsudin Karlos dari Komisi B berharap ada koordinasi yang dibangun antara Dinas Peternakan Sulsel, Balai Karantina Pertanian, aparat kepolisian, perhubungan laut, dan stakeholder terkait lainnya untuk mengawasi jalur keluar dan masuknya hewan ternak ke Sulsel. (rhm)
