"Sekarang ada 25 kelompok perhutanan sosial di Bulukumba. Tapi setelah izin, maka harus berlanjut untuk pembinaannya. Ini yang mau didorong untuk lebih maksimal," tambang Nurdin Radja.
Sementara itu, Asisten Adminstrasi Umum Andi Misbawati Wawo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Edukasi yang telah memfasilitasi pelaksanaan workshop tersebut.
Pemkab Bulukumba katanya, berharap program perhutanan sosial ini terus berjalan ke depan, sehingga dapat berkonstribusi pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan dan kehutanan melalui kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.
"Sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat Bulukumba yang lebih sejahtera dan lingkungan alam yang lestari," kata Misbawati Wawo.
Ia menuturkan bahwa tahun 2019 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilih dan menetapkan Kabupaten Bulukumba sebagai wilayah yang pertama kalinya di Indonesia melaunching Rumah Ko-Kreasi Perhutanan Sosial 4.0 ini, yaitu perizinan perhutanan sosial berbasis digital.
"Sehingga kita berharap Bulukumba adalah salah satu daerah yang terdepan dan terbaik dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di Indonesia," ujarnya.
Misbawati yang juga mantan Pj Sekda mengemukakan, Bulukumba yang berada di bagian selatan Sulsel memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki banyak pantai indah, Bulukumba ada tempat pembuatan Perahu Pinisi yang telah menjadi Warisan Budaya Dunia Takbenda dan satu-satunya daerah di Sulsel yang memiliki hutan/kebun Karet dan kawasan Adat.
"Bulukumba memiliki luas Hutan sekitar 9 ribu hektar, yang terdiri dari Hutan Lindung 5.180 hektar, Hutan Konservasi/Tahura 3.475 hektar, Hutan Produksi 931 hektar, dan Hutan Produksi Terbatas 537 hektar, yang sebagiannya telah dikeluarkan menjadi Hutan Adat seluas 313 hektar melalui Keputusan Presiden pada tahun 2016 yang lalu," jelasnya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Bupati Bulukumba Bidang Perencanaan Dr Andi Irwan Nur memaparkan 4 isu strategis pada persiapan roadmap perhutanan sosial. Ia mengaku akan memastikan program prioritas bupati selaras dengan perhutanan sosial
Dikatakannya 4 isu strategis untuk perhutanan sosial tersebut, yaitu pada konteks pariwisata, budaya, pengembangan ekonomi masyarakat dan pertanian.
"Empat hal ini akan kita sinergikan dengan program prioritas bupati dan menjadi roadmap utama dengan isu yang kita bangun di kawasan hutan" kata Irwan Nur.(*)
