"Kalau sudah ada kebocoran pasti menjalar dan banyak kerugian yang kita alamai, dan yang membuat potensi retribusi sulit dilacak. Penyebabnya apa, karena selama ini masih manual dan mudah dimanipulasi, sehingga harus ada aplikasi yang terintegrasi datanya untuk hindari loss,"bebernya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, juga menegaskan, peranti daring ini dinilai lebih kredibel, sebab terdata langsung ke sistem, kondisi ini membuat pembayaran termonitor dengan baik. Selain itu, regulasi juga harus secepatnya dibenahi, selama ini metode pungutan di tiap daerah berbeda.
"Kita tidak bisa tutup mata bahwa ada beberapa kecamatan yang retribusinya amburadul dan ini tidak boleh dibiarkan.Ini yang menyebabkan PAD kita minim. Tahun ini revisi perda terkait retribusi sudah masuk Prolegda 2022, diharapkan bisa secepatnya digodok agar tak lagi ada kebocoran," jelasnya.(ita)
