Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyampaikan akan mencoba menjadi penyambung lidah rakyat. "Kami akan jadi penghubung, kemudian nanti kami bicarakan kepada pemerintah kota,” ujar Rudianto Lallo.
Menurutnya, sangat disayangkan jika anggaran Rp1,2 triliun itu dikembalikan. Apalagi jika kereta api nantinya tidak sampai di Makassar. Untuk itu, selanjutnya ia akan segera menemui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto setelah pulang dari Australia.
“Kami akan mencoba bicara. Saya kira ini hanya miskomunikasi saja. Mungkin Pak Wali ada tafsir lainnya, yang kalau kita duduk bersama mungkin ada jalan tengahnya. Tidak ada masalah tidak bisa dikomunikasikan,” pungkasnya.
Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Amanna Gappa mengatakan, uang Rp1,2 triliun yang dialokasikan untuk proyek kerata api ini bersumber dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) khusus untuk pembebasan lahan.“Karena ini proyek strategis nasional (PSN), maka pembiayaan pengadaan lahan dan konstruksi berbeda,” ucapnya.
Balai Kereta Api diberikan waktu paling lambat pada Agustus mendatang untuk merealisasikan anggaran. Jika tidak, berpotensi untuk direlokasi ke tempat lain. Ketika anggaran sudah dialihkan, tidak ada kepastian kelanjutan anggaran pembangunan di tahun selanjutnya.
Adanya permintaan Pemerintah Kota Makassar untuk membangun rel kereta api elevated cukup menjadi masalah baru. Menurutnya, untuk tahap saat ini, sebaiknya pemerintah kota fokus dalam pengadaan lahan.
“Nanti kalau memang ada uangnya silakan mau elevated atau at grade. Tapi paling tidak manfaatkan dulu ini secara optimal. Sebab kesempatan itu tidak datang dua kali, 2023 terakhir. 2024 kita sudah sibuk dengan kegiatan pemilu. Ini momentum terakhir,” tuturnya.
Belum lagi anggaran yang ada saat ini sebelumnya merupakan anggaran untuk Pare-pare. Namun karena kondisi geografis yang berpotensi membuat pengerjaan di sana akan cukup lama, maka diberilah kesempatan kepada Kota Makassar. Jika di Makassar tak mampu terealisasi, maka anggaran akan hangus.
Soal elevated atau at grade kata dia, belum masuk ke ranah itu. Dia pun mengatensi apakah pemkot mau melanjutkan atau tidak.
“Kalau ini tidak dilakukan, saya khawatir judulnya cuma sampai Maros Pare-pare. Selamat tinggal Makassar,” tandasnya. (rhm)
