Sementara di kawasan Gunung Bulusaraung, reklame yang dipasang nantinya tidak boleh lagi menonjol atau menjorok hingga ke jalan. Jenis billaboard dan papan harus menempel dengan dimensi panjang sesuai fasad bangunan.
Saat ini, banyak reklame terpasang di median jalan tanpa memperhatikan aspek keselamatan.
Di Jalan Somba Opu tercatat ada 169 reklame. Sementara Jalan Bulusaraung sebanyak 123.
Para pemilik atau pengelola toko diberi waktu satu bulan untuk melakukan penataan dan penyesuaian reklame di lokasi masing-masing. Jika aturan ini diabaikan, reklame akan dipotong paksa.
"Kita beri waktu satu bulan sejak sosialisasi hari ini, jadi tak ada pengecualian," jelasnya.
Salah seorang pemilik toko di kawasan Somba Opu, Ricky meminta kelonggaran pada Bapenda terkait tenggat waktu yang diberikan dalam penataan reklame."Bukan masalah setuju atau tidak setuju, covid sudah jalan tiga tahun, itu memberatkan sekali bagi usaha kami. Bagaimana kalau batas waktunya dilonggarkan, jangan satu bulan," ungkap Ricky.
Hal yang sama dikemukakan Razak. Dia berharap Pemkot Makassar bisa memberikan kesempatan minimal tiga bulan untuk melakukan reklame di tempat usaha masing-masing.
Sementara itu, Kepala Bapenda Makassar, Firman Pagarra mengatakan, penataan menjadi bagian upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)."Ini sebagai upaya menjadikan Makassar lebih teratur dan estetika," ujarnya.
Adapun reklame ditertibkan yang berada di jalan-jalan, yang sudah habis izinnya, misal yang insidentil akan ditertibkan."Kalau menertibkan, termasuk yang insidentil, dalam sehari itu bisa puluhan, bisa 10-20an reklame," ungkapnya.
Setelah Jalan Somba Opu - Jendral M Yusuf ditertibkan, akan ada lagi jalan-jalan lainnya untuk menertibkan reklame."Tapi kita berikan dulu contoh di dua lokasi ini. Karena kalau tidak fokus tidak akan ada yang jalan. Yang milik pribadi itu kita coba seragamkan, apalagi somba opu ini kan ikon. Makanya kita mau coba tata untuk dua jalan ini," pungkasnya. (rhm)
