“Bisa juga nanti kita rapatkan Damkar. Kita minta data zona yang banyak kebakaran,” tambahnya.
Di sisi lain kata dia tetap diupayakan kemudahan berusaha. Jangan sampai dengan persyaratan ini dianggap mahal dalam hal pelayanan. “Jangan sampai dengan adanya itu bisa dianggap mahal dalam hal memberikan pelayanan. Tetapi untuk perlindungan masyarakat saya kira nda ada masalah. Tinggal regulasinya saja kita bicarakan nanti. Bisa dalam bentuk perwali,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Hasanuddin, mengatakan, kasus kebakaran menjadi salah satu atensi pemerintah kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, hingga awal Juli 2022, sudah 80 kali kebakaran terjadi sejak masuk tahun 2022 berdampak pada 401 jiwa. Penyebabnya didominasi oleh korsleting listrik.
Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah kebakaran 2017 sebanyak 150 kali, 2018 sebanyak 209 kali, tahun 2019 sebanyak 305 kali, tahun 2020 sebanyak 141 kali dan tahun 2021 sebanyak 138 kali.
Karena kasus kebakaran semakin tinggi, alat proteksi kebakaran ini dianggap penting untuk meminimalisir kebakaran di Makassar. (rhm)
