"Kami sudah tekankan untuk memberikan waktu ke satpol PP untuk melakukan penyelidikan. Apalagi, belum melaksanakan rekomendasi kita. Kita juga mau evaluasi satpol PP karena lamban dalam melaksanakan peraturan daerah, harusnya menempatkan orang yang paham dalam proses penyidikan perda ini," tegasnya.
Sementara itu, Plt Satpol PP Makassar, M Yasir, menjelaskan bahwa, rekomendasi dewan telah diterima, namun satpol PP itu tidak bisa langsung menyegel karena prosedurnya harus melalui Dinas Tata Ruang yang memberikan rekomendasi sehingga penyegelan dapat dilakukan, namun surat tersebut tidak kunjung diberikan.
"Kami memang sudah tindaklanjuti sesuai prosedur. Kami juga belum menerima rekomendasi dari tata ruang untuk menyegel bangunan. Harus ada proses yang dilalui dulu yaitu tata ruang, nanti kalau sudah ada itu, dasar kami lakukan penyegelan itu kuat," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan, Andi Akhmad Muhajir, mengaku, dewan turun untuk menegur bangunan liar tanpa IMB tidak melibatkan dinasnya sehingga belum mengetahui persis pelanggaran bangunan tersebut.
"Iya memang benar DPRD sudah turun kesana tapi tidak ada pemanggilan atau undangan ke kami pada saat sidak. Nanti kami akan turun untuk melakukan teguran. Kita akan tegur dulu bangunan itu, jika memang tidak bisa menunjukkan IMB nya baru kemudian tindak tegas bangunan itu," tuturnya. (ita)
