"Pak Wali menginstruksikan agar 24 program strategisnya direalisasikan dalam Lorong Wisata," ungkap Helmy.
Melalui Lorong Wisata, banyak kegiatan yang bisa berjalan. Mulai Badan Usaha Lorong (Bulo), pengembangan UMKM, penataan drainase dan jalan, dan masih banyak lagi.
Helmy menjelaskan, 24 program strategis yang digagas Danny-Fatma di antaranya Revolusi Pendidikan semua harus sekolan, perkuatan keimanan ummat, 1.000 beasiswa ana’ lorong berprestasi, 10.000 skill
training gratis, percepatan tata pemerintahan “sombere dan smart” bersih dari indikasi korupsi, menuju PAD Rp2 triliun, menuju insentif kinerja RT/RW Rp2 juta dan perkuatan fungsi RT/RW dan penasihat wali kota, serta para local influencer.
Gerakan masyarakat perkuatan imunitas kesehatan dan ekonomi, perkuatan fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar incorporation, pembuatan Perda Omnibus Makassar Kota Dunia,
percepatan program Jagai Ana’ta dan program smart milenial serta social mitigation, penataan total destinasi budaya dan sejarah penguatan city branding dan peningkatan festival, serta MICE bulanan
dalam skala nasional dan internasional. Termasuk restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city untuk semua. Penataan total sistem persampahan. Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetanpembangunan infrastruktur dan pembangunan kawasan waterfront city berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan.
Juga peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota.
Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5.000 Lorong Wisata. Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur Sombere dan Smart City yang inklusif, percepatan Makassar menjadi liveable city dan risilient city, pembangunan gedung sombere dan smart, New Balai Kota, dan New DPRD.
Dihubungi terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, jika pemkot terus melakukan evaluasi, berarti ada keinginan untuk melakukan percepatan program.
"Artinya. Pak Wali punya keinginan untuk mendorong kerja-kerja OPD lebih efektif dan efisien," katanya.
Besar harapan Wahab, seluruh OPD bisa melaksanakan hasil evaluasi tersebut supaya menghasilkan produk yang lebih baik. Legislator Golkar ini menilai kinerja OPD bervariasi, ada yang baik ada juga yang belum.
Termasuk infrastruktur di Dinas PU yang masih lamban. Namun menurutnya, hal tersebut wajar saja, karena proses resetting atau reformasi eselon III dan IV baru saja dilakukan. "Kita mendorong pemerintahan bekerja dengan baik. Kita juga harus memahami dengan prinsip kegiatan terhadap belanja infrastruktur 2022 harus banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutupnya. (rhm)
