"Jadi apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat sejalan dengan apa yang kita siapkan di daerah. Jadi penghapusan istilah honorer di Makassar telah dilakukan melalui Laskar Pelangi," ungkap Anshar saat ditemui di Pelabuhan Kontainer Hatta, Senin (6/6).
Tahun ini, kata Anshar mekanisme pembayaran honornya pun rencanaya tidak lagi langsung melalui SK Wali Kota Makassar. Melainkan langsung melalui OPD masing-masing.
Sementara itu, ditemui terpisah di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menerangkan Pemerintah Kota Makassar sudah mengantisipasi keluarnya kebijakan terkait penghapusan tenaga honorer.
"Jadi Pemkot Makassar sudah mengantisipasi dengan menghadirkan Laskar Pelangi. Tidak ada lagi istilah tenaga kontrak atau honorer," ungkap Danny.
Dia mengatakan, dengan komposisi ASN dan tenaga PPPK yang masih sangat terbatas, Pemkot Makassar tetap harus merekrut tenaga outsourcing yang dikemas dengan nama Laskar Pelangi.
"Memang outsorcing dibutuhkan, kita kekurangan 12.800, sesuai kekurangan dari analisis jabatan," ungkapnya. (rhm)
