MAKASSAR, BKM–Politisi Partai gelora yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri hamzah meminta agar Presiden Joko Widodo dapat memberhentikan sejumlah menteri atau pembantunya yang telah melakukan kampanye sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Menurut fahri, tahapan pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg) 2024, baru akan dimulai pada pertengahan tahun 2022 ini.
Namun sejumlah menteri pada Kabinet Indonesia Maju sudah mulai aktif berkampanye dan berniat ikut konstestasi pilpres diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno.
Fahri yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia meminta Jokowi untuk memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye dan mulai menunjukkan gelagat politik untuk maju di pilpres.
Tak hanya itu, Fahri juga mengingatkan agar semua menteri yang nampak berkampanye ataupun tidak nampak berkampanye, tapi ada niat untuk ikut kontestasi eksekutif atau legislatif 2024, sebaiknya mundur dan fokus kerjanya selamatkan Indonesia dari krisis yang ada di depan mata.
“Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!,” kata Fahri dalam keterangannya yang dikirim keredaksi, Kamis (12/5).
Fahri mengingatkan komitmen Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Tapi susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri.
“Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan Presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Tapi sayangnya pada ‘Aji Mumpung’, melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa!,” sentil Fahri.
Bahkan, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus!
“Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus tidak bisa di campur-campur dengan agenda pribadi,” tandas dia lagi.
Mungkin saja, kata Fahri, mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi.
Oleh karena itu, Fahri berharap Jokowi sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya, mengingat waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai.
“Mumpung masih punya waktu sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan. Apa lagi krisis Global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari!” ucap politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (rif)
