MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID - Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel telah diagendakan. Bersamaan dengan pelantikan akan dilaunching program pemenangan pemilu 2024.
Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe, mengatakan setelah tertunda pada 27 April lalu, pelantikan telah dijadwalkan kembali dan akan dihelat 17 Mei. Pelantikan dilaksanakan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar.
Ni’matullah mengungkapkan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadwalkan hadir untuk melantik. Sejumlah tokoh dan ketua partai lain diundang untuk hadir. “Juga gubernur Sulsel dan seluruh Forkopimda,” kata Ni’matullah, Selasa (10/5).
Terkait pengurus, hingga saat ini, Ni’matullah yang juga wakil ketua DPRD Sulsel ini mengaku masih menunggu SK dari DPP. Jelasnya, kata dia, ada 200 nama calon pengurus yang telah disetor ke DPP.
“Dalam struktur itu 40 sampai 50 persen adalah dari kalangan milenial. Ada juga bukan dari milenial yang masuk. Kita akomodir semua. Jumlahnya kurang lebih 200 orang,” bebernya.
Namun, untuk saat ini Ulla –panggilan akrab Ni’matullah– mengaku belum ingin membeberkan orang-orang dalam struktur tersebut. Namun ia memastikan banyak pengurus baru hingga tokoh yang masuk dalam struktur tersebut.
“Termasuk beberapa dari partai lain. Tapi itu tidak mau saya sebut karena tidak enak. Saya orangnya tidak mau begitu,” ucapnya.
Sesuai janjinya pada fit and proper test dahulu, Ulla mengaku akan melanching sejumlah program setelah pelantikan nanti. Di antaranya program pencalegan dini. Kemudian program AHY Goes to Pilpres. “Karena memang target utama Demokrat adalah menjadi pemenang di pileg dan pemilihan presiden,” ungkapnya.
Ketua Tim Kerja DPD Demokrat Nurlinda Salengke, menambahkan bahwa saat ini tengah proses persiapan pelantikan. Termasuk mempersiapkan penyambutan AHY saat hadir di Makassar nantinya.
Soal agenda AHY, Nurlinda mengaku masih menunggu arahan dari pusat. ”Untuk agenda AHY kita tunggu pusat, karena kita tidak bisa tersendiri di sini. Harus sesuai skenarionya mereka,” tambahnya.
Meski jadwal pelantikan sudah turun dari DPP, namun penasihat hukum (PH) 16 DPC tetap melakukan perlawanan. “Jika DPP melantik pengurus DPD Sulsel sebelum sengketa internal yang diajukan ke Mahkamah Partai Demokrat (MPD) memiliki kekuatan hukum tetap, maka pelantikan dan kepengurusan DPD PD Sulsel mengandung cacat hukum,” ujar PH 16 DPC Demokrat Sulsel, Syahrir Cakkari, di Makassar baru-baru ini.
Sebaiknya, lanjut dia, MPD segera mengadili, memeriksa dan memutus sengketa internal ini. Setelah itu baru menjadwalkan pelantikan. “Jika tidak, maka risiko yuridis yang akan dihadapi DPD Demokrat Sulsel adalah kepengurusannya akan mengalami cacat hukum sehingga akan menghadapi masalah pada verifikasi parpol peserta pemilu oleh KPU,” sambungnya.
Itu karena kepengurusan yang cacat hukum akan memiliki dampak hukum yang sangat luas. Termasuk pada kepesertaan pemilu legislatif 2024, pengusungan pasangan calon kepala daerah pada pemilukada serentak 2024 yang akan datang dan lainnya.
“Untuk itu sebaiknya DPP lebih bijak dan tidak gegabah melakukan pelantikan terlebih dahulu terhadap kepengurusan DPD Demokrat Sulsel, sebelum sengketa internal parpol yang diajukan ke MPD terkait hasil musda diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap,” pintanya.
“Setelah semua alasan bisa terang benderang lewat Mahkamah Partai nanti, kami sebagai kader berharap bisa ikut menjelaskan kepada publik soal rasionalisasi keputusan DPP tersebut. Sekarang kami sangat tidak tahan dengan olok-olok publik karena keputusan yang memang sangat menciderai nilai-nilai demokratis ini,” terang Ketua Demokrat Takalar, Japri Y Timbo.
Soal gugatan 16 DPCtersebut, lagi-lagi Ulla enggan menanggapi.
Siap Akomodasi Loyalis IAS
Kehadiran AHY untuk melantik pengurus DPD Partai Demokrat Sulsel 17 Mei mendatang, akan didampingi sejumlah pengurus teras DPP yang berkisar 20-an orang. Menurut Ni’matullah, pemilihan pengurus DPD bukan faktor like and dislike.
Ia memastikan akan mengakomodasi seluruh kader potensial, baik dari kubu Ilham Arief Sirajuddin (IAS) maupun dari kubunya pada musda lalu. “Kita tampung semua yang potensial. Tapi itu tongmi, bukan kamu yang tentukan posisi,” bebernya.
Soal bocoran nama yang beredar tidak dibantah tapi juga tidak diiyakan. Baginya, nanti ada tanda tangan resmi ketua umum dan sekjen untuk validitasnya. Nama seperti Haidar Madjid dan Andi Januar Jaury Dharwis masuk dalam struktur utama. Begitupun Selle KS Dalle maupun Fadriaty bersama anggota DPRD Sulsel lainnya.
Ulla menyampaikan 200-an struktur pengurus nantinya berdasarkan kapabilitas figur. Sebab menurutnya, sejumlah nama kader memang layak mengabdi di tingkat provisi sehingga harus terakomodasi. (jun-rif)
