MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar melakukan pengadaan drone tahun lalu sebanyak 26 unit. Program tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kerja-kerja Damkar di lapangan.
Namun sayang, hingga 2021 berakhir, pengadaan alat tersebut tak kunjung terealisasi. Pasalnya, pemenang tender tak mampu menyiapkan drone sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Makassar Hasanuddin menerangkan, rencana pengadaan drone sudah disiapkan sejak awal tahun lalu. Seluruh dokumen lelang dilengkapi. Pagu anggaran yang disiapkan Damkar Makassar untuk pengadaan 26 unit drone tersebut senilai Rp3,2 miliar.
Kemudian diperoleh tiga perusahaan yang lolos tiga besar calon pemenang tender. Perusahaan tersebut masing-masing CC Jagabaya dengan nilai penawaran sekitar Rp2,908 miliar, PT Parolis Bangun Indonesia yang nilai penawarannya Rp2,919 miliar, serta Permata Multindo Utama yang penawarannya senilai Rp2,976 miliar.
Tender pun berproses dan dimenangkan oleh CV Jagabaya yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Namun sayang, saat tiga perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tiga besar, tak satupun yang berkunjung ke Makassar untuk melakukan evaluasi penawaran. Hasanuddin menilai, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tidak serius dalam menindaklanjuti tender.
“Perusahaan itu sepertinya hanya coba-coba. Buktinya, barang yang ditender tidak mampu mereka penuhi,” ungkap Hasanuddin.
Damkar pun memblack list perusahaan yang bersangkutan karena tidak sanggup memenuhi drone sesuai spesifikasinya. Hasanuddin menyebut, rencananya ada dua jenis drone yang akan dibeli Damkar Makassar, yakni drone guard dan drone medic dengan masing-masing yang berbeda.
Drone medic sendiri digunakan sebagai rescue dan mengangkat beban. Sementara guard drone dilengkapi dengan inframerah yang dapat mendeteksi panas (malam-siang) dan memetakan jalur armada damkar saat ada lokasi kebakaran.
Harga rerata satu unit guard drone berkisar Rp100 juta lebih. Ada pula Rp90 juta lebih. Itu bukan unit saja, tetapi ada semacam kamera termal untuk guard drone dan alat untuk angkat barang untuk medic khusus alat angkat barang.
Kendati sangat dibutuhkan, tahun ini Damkar tidak menganggarkan kembali pengadaan drone karena saat tender tahun lalu, tidak diketahui jika tender yang dilakukan bakal bersoal. Namun, tidak menutup kemungkinan mengalokasikan kembali pengadaan 26 drone di APBD Perubahan 2022.
“Kita tidak berjanji, tapi diupayakan di APBD Perubahan. Kalaupun tidak bisa, nanti dimasukkan lagi di APBD pokok 2023 mendatang,” terangnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sarana Damkar Nirwan, menjelaskan awalnya pihak pemenang tender menyanggupi pengadaan drone tersebut. Namun saat mereka diminta ke Makassar, mereka tak kunjung datang. Lantaran tidak jelas, akhirnya pihaknya memutuskan untuk membatalkan.
“Idealnya, minimal sebulan waktu untuk mengadakan. Tetapi kemarin (tahun lalu) memang kurang lebih 20 hari saja, jadi mepet sekali,” ujarnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, menegaskan pihaknya mendukung rencana pengadaan drone itu. Danny, sapaan akrabnya menerangkan, drone sebagai fasilitas penentu empat menit awal kejadian kebakaran.
“Empat menit itu menentukan kebakaran menjadi besar atau kecil. Maka dengan monitoring dengan drone, petugas dapat mengetahui arah ke mana akses pemadaman, korban, termasuk emergency lain,” terang Danny. (rhm)
