MAKALE, BKM.COM–Keberadaan kendaraan yang mengambil badan jalan di sekitar obyek wisata hutan pinus Buntu Datu, menyebabkan kemacetan hingga menganggu arus lalu lintas.
Hal ini terjadi karena pihak pengelola hutan pinus Buntu Datu belum menyiapkan lahan parkir.
Menyikapi hal itu, Nedi Kristian, Sekretaris Usaha Milik Desa (Bumdes) Lembang Buntu Datu,membenarkan hal itu, Jumat (6/5).Ia mengakui, belum tersedianya lahan parkir bagi pengunjung, dan hal itu sudah dipikirkan pengelola untuk mencari solusinya.
Benar untuk sementara parkir kendaraan pengunjung masih manfaatkan pinggir jalan, namun belum membuat macet total.
Pengelola selama musim liburan turunkan 3-5 orang mengatur parkir kendaraan pengunjung sehingga arus lalulintas tetap lancar.
Kedepan pengelola akan siapkan lahan parkir memadai sebab kawasan hutan pinus masih luas. Hanya saja perlu mendapat restu dari KPH Saddang 1 Tana Toraja sebab pada prinsipnya pengelolaan perhutanan sosial tidak boleh merubah fungsi kawasan hutan, terang Nedi.
Pengelola janji akan siapkan lokasi parkir, apalagi areal kawasan hutan pinus Buntu Datu masih luas. Memang terasa dihari libur pasca idul fitri lonjakan pengunjung sesaki hutan pinus cukup padat mencapai ribuan setiap hari.
Ditambahkan Kepala Lembang Buntu Datu, Dahlan Udding, pengawas Bumdes Karya Bersama Hutan Pinus sementara pembenahan lahan parkir representatif dengan kapasitas memadai mengurai kemacetan ketap terjadi saat pengunjung membludak, singkat Dahlan.
Sebelumnya Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung, salut dan apresiasi Bumdes Buntu Datu kelola dan manfaatkan potensi wisata diwilayahnya wujudkan desa mandiri.
Kita berharap Desa (Lembang) lainnya di Tana Toraja juga berkreasi memanfaatkan kawasan hutan sosial. Meski demikian, pengembangan destinasi wisata di tingkat Lembang, badan usaha desa hendaknya diaktifkan kelola potensi wisata diwilayahnya. Seperti Lembang Buntu Datu, telah kelola obwis hutan pinus hasilkan pendapatan puluhan juta perbulan. Bahkan pendapatan bisa tumbuh lebih besar hingga ratusan juta jika obwis dikembangkan menjadi kawasan wisata pedesaan, kata Theo.
Menurut Theo, pengelolaan hutan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.
Untuk itu pemerintah menyiapkan program memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya disekitar hutan dapat dilakukan dengan model menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan kesetaraan dan pelestarian lingkungan, dikenal dengan nama Program Perhutanan sosial.
Theo tidak menampik kalau program Perhutanan Sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan (agus).
