MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr Ajiep Padindang tetap kritis dalam melakukan pengawasan dalam berbagai hal, utamanya menyangkut soal ekonomi masyarakat di Sulaweai Selatan.
Kritik Ajiep Padindang mulai soal bantuan langsung tunah (BLT), infrastruktur hingga soal dana perimbangan daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi Sulsel.
Meski diakui jika saat ini pertumbuhan ekonomi Sulsel masih bagus, namun tidak mustahil bisa turun jika pihak parlemen Sulsel tidak begitu kritis memberikan penilaian.
Salah satu temuan Ajiep saat turun kelapangan mendapat catatan bila BLT minyak goreng yang telah disalurkan ke masyarakat tidak begitu efektif.
Idealnya, pemerintah menyalurkan bantuan itu untuk meringankan beban masyarakat. Untuk mempermudah, penggunaan BLT juga boleh dibelanjakan di mana saja, selama sesuai peruntukannya untuk membeli minyak goreng. Namun, faktanya. Proses penyaluran BLT minyak goreng sama halnya bantuan lainya, tidak efektif karena peruntukanya tidak sesuai diharapkan.
“Dalam rangkaian safari ramadan saya di daerah-daerah, saya memantau banyak tentang bantuan sosial sampai kepada bantuan langsung tunai (BLT). Saya tidak melihat bantuan tunai yang dikucurkan pada masyarakat dan dampaknya mendorong daya beli masyarakat,”jelas Ajiep Padindang, di Makassar, Rabu (27/4) malam.
Diketahui, pemerintah pusat telah menyerukan kepada masyarakat agar BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu perorang dan perbulan dipergunakan sesuai peruntukannya.
Lebih jauh mantan ketua Komisi A DPRD Sulsel itu berpandangan bahwa fakta di lapangan, dia tidak melihat efektifnya bantuan. “Saya tidak melihat efektifnya, bahkan ketika saya tanya beberapa warga masyarakat kalau sudah terima bantuan subsidi minyak goreng itu kemana dibelanjakan dan untuk apa. Banyak diantara warga itu macam-macam pembeliannya,”jelas Ajiep.
Berdasarkan data yang ada , sekitar 20,5 juta rakyat indonesia yang berhak menerima BTL, namun masih belum efisien. (rif)
