SIDRAP, BKM.FAJAR.CO.ID - Bupati Sidenreng Rappang, H. Dollah Mando menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan jelang hari raya Idul Fitri 1443 H/2022 M.
Hal ini menidaklanjuti SE pimpinan KPK Nomor 09 Tahun 2022 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya, serta demi menjaga muruah bulan suci Ramadan di tengah pemulihan ekonomi nasional.
Dalam SE itu, Dollah Mando meminta para staf ahli, asisten, kepala OPD, kabag, camat, kepala desa dan lurah untuk menginstruksikan seluruh ASN/pegawai agar melaksanakan sejumlah hal demi pencegahan korupsi dan gratifikasi.
Instruksi tersebut yakni menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan fungsinya.
Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluarsa dapat disalurkan secara langsung pada pihak yang membutuhkan atau pada korban pandemic covid-19 dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Daerah Sidenreng Rappang di Inspektorat Daerah.
“UPG Daerah akan melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK RI dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud,” bunyi surat edaran tersebut.
Tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah pada masyarakat, perusahaan, dan/atau ASN/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
Tidak melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai di lingkungan kerja.
“Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK,” terangnya. (ady/C)
