MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID - Progres kegiatan di lingkup Pemerintah Kota Makassar masih cukup rendah. Hingga melewati triwulan pertama, progres program masih di bawah 10 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman, menerangkan, idealnya jika sudah triwulan pertama, progres kegiatan minimal sudah mencapai 15 persen.
Dia melanjutkan, sejauh ini, penyerapan anggaran masih masih sebatas pada kegiatan belanja gaji pegawai, belanja operasional yang sifatnya wajib dan mengikat di awal tahun.
“Jadi masih sebatas untuk belanja gaji pegawai, kemudian belanja listrik, air dan sebagainya. Termasuk belanja operasional yang sifatnya wajib dan mengikat,” ungkap Helmy kepada BKM, kemarin.
Lebih jauh disampaikan, saat meeting zoom, dipimpin oleh Asisten III Pemkot Makassar, Mario Said, seluruh OPD sudah diingatkan untuk mempercepat proses kegiatan di instansi masing-masing agar tidak ada yang keteteran nantinya dan bisa rampung sesuai target waktu yang telah ditentukan.
“Alhamdulillah OPD sudah menyatakan kesiapannya untuk segera melanjutkan, kemudian ini bisa cepat diselesaikan di tahun 2022,” kata Helmy.
Sebenarnya kalau progres kegiatan memang masih sangat rendah. Tapi secara fisik, sudah ada yang on going alias berproses.
“Pokoknya kita selalu ingatkan ke OPD, nanti kalau ada waktu, selesai lebaran kita panggil lagi untuk persiapan meeting zoom dipimpin oleh Pak Wali untuk diingatkan kembali. Karena begitu OPD, harus dingatkan terus supaya tidak terlupa,” tambahnya.
Salah satu faktor yang membuat program atau kegiatan di OPD lambat dieksekusi karena persoalan resetting yang belum rampung. Masih banyak jabatan eselon III di OPD masih kosong dan diisi oleh pelaksana tugas. Padahal, untuk melaksanan sebuah kegiatan, pejabat eselon III (kepala bidang) yang akan menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK)-nya.
Dia menekankan, apa yang sudah direncanakan pada tahun ini harus dirampungkan dengan maksimal. Utamanya yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Alasannya, tahun 2023 dan 2024, uang akan lebih banyak terserap untuk pelaksanaan pilkada.
“Karena kalau kita tunda-tunda, tahun 2023 kita sudah kehilangan momen.Akan lebih banyak fokusnya ke persiapan pilkada dan pilpres. Makanya, kita harus segerakan di 2022,” tandasnya. (rhm)
