JENEPONTO, BKM.FAJAR.CO.ID - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jeneponto, Muh Arifin Nur, menghadiri kegiatan penguatan kemitraan dan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Jeneponto di gedung PPK, Selasa (19/4).
Kegiatan yang diinisiasi TP PKK kabupaten Jeneponto tersebut dilaksanakan sebagai wujud konsistensi dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Khususnya dalam mewujudkan Jeneponto bebas dari stunting dan berbagai jenis penyakit lainnya.
Selain itu, sebagai salah satu bentuk kinerja yang terus dilakukan dalam upaya membangun derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai agenda nasional dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
”Terima kasih untuk jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB atas penguatan program ini, dengan melibatkan kelompok masyarakat selaku mitra yang ada di kampung KB. Karena peran serta dan keterlibatan masyarakat ini akan menjadi pilar suksesnya berbagai program pembangunan yang kita laksanakan,” ujar Sekkab.
Arifin Nur menjelaskan, kemitraan dalam penanganan stunting merupakan langkah strategis yang harus konsisten dilakukan guna terlaksananya seluruh rencana dan pelaksanaan kegiatan intervensi penurunan stunting yang dilakukan bersama-sama antara OPD penanggungjawab layanan dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat.
Arifn Nur menyebutkan, gerakan penurunan stunting di tingkat kabupaten khususnya di 25 desa lokus harus terus dilakukan sebagai upaya penurunan dan pencegahan stunting melalui integrasi program kegiatan.
”Berbagai desa lokus agar terus dipacu pada perbaikan tingkat prevelensi stunting yang didukung dengan perbaikan gizi bagi bayi dan anak balita, karena data NKKBN menunjukkan posisi stunting daerah ini masih di kisaran 39,7% dengan jumlah anak berisiko stunting sebanyak 1.587 anak,” jelas Sekkab.
Diakhir sambutannya, Arifin Nur yang baru saja dilantik sebagai Sekkab menyampaikan harapan agar aksi kemitraan yang dilakukan TP PKK di semua level benar-benar membawa Jeneponto bebas dari kejadian gizi buruk. Sekaligus mendorong perilaku hidup sehat bagi seluruh masyarakat.
”Semua harus bergerak hingga ke pelosok-pelosok desa. Lakukan pengamatan, pengawasan dan pelaporan yang cepat apabila menemukan kondisi gizi buruk dan gejala stunting lainnya. Libatkan jajaran TNI/kepolisian dan kelompok masyarakat lainnya,” ujar Sekkab.
Hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Hj A Rita Maryani, Sekretaris Perwakilan BKKBN, Faisal Fahmi, Kepala Dinas BKKBN, Iswan Sannabi, Kadis Kesehatan, Susanty A Mansyur, dan Kepala Dinas PMD, Abd Makmur
. (rls)
