MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID - Demo besar-besaran yang digelar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar bersama sejumlah elemen masyarakat, Senin (11/4) berujung bentrok. Aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi yang berlangsung hingga menjelang buka puasa. Kejar-kejaran terjadi di atas jembatan flyover Jalan Urip Sumohardjo.
Awalnya aksi berlangsung kondusif. Massa mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya berkumpul di titik aksi di bawah jembatan flyover. Mereka sebelumnya bergerak dari kampus masing-masing. Seperti Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Muhammadiyah (Unismuh), dan perguruan tinggi lainnya.
Massa mengusung aspirasi menolak masa jabatan presiden tiga periode, penundaan pemilu, turunkan harga BBM, hingga stabilisasi harga minyak goreng. Mereka mendatangi kantor Gubernur Sulsel dan gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Di gedung wakil rakyat, perwakilan masaa diterima Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif. Legislator Partai Nasdem ini menerima puluhan buruh yang melakukan aksi. Mereka tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Salah satu yang disuarkan adalah pemerintah segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya.
Koordinator aksi Fikasianus Ichank, mengatakan bila aksi tersebut lanjutan dari aksi sebelumnya. “Undang-Undang Cipta Kerja sangat menyengsarakan kami sebagai buruh dan pekerja. Karena itu kami dari KSPSI mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Cipta Kerja dan memberlakukan kembali UU Nomor 13 tahun 12013 tentang Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Pada sore hari, Syahar dan Wakil Ketua DPRD Muzayyin Arief, Andi Januar Jaury Dharwis, Imam Fauzan, dan Risma Kadir Nyampa menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka menyodorkan pernyataan sikap, mulai dari penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, copot menteri yang tidak menjalankan amanah, hingga kelangkaan minyak goreng.
Kericuhan juga sempat terjadi di depan gedung dewan. Saat itu mahasiswa yang berkerumun di depan kantor DPRD melempar batu serta petasan masuk ke halaman melalui pintu gerbang. Guna menghindari kontak langsung dengan mahasiswa, aparat langsung menutup rapat pintu gerbang.
Mahasiswa nampak memaksa menerobos gerbang depan kantor dewan dengan berbagai cara. Seperti memanjat dan menggedor gerbang yang terbuat dari besi. Sesekali terlihat batu melayang di udara.
Upaya persuasif terus dilakukan aparat yang berjaga. Berulang kali mereka memberi peringatan. Akhirnya gas air mata pun dilepaskan guna mengurai massa.
Di depan kantor gubernur, aksi demo juga diikuti sejumlah ibu-ibu. Mereka memprotes kenaikan harga sembako dalam beberapa bulan terakhir. Utamanya minyak goreng dan sayur mayur.
“Kami ke pasar, biasanya masih dapat labu dengan Rp2.000. Sekarang sayur-sayuran naik. Baru dapat (labu) dengan harga Rp 5.000. Ini karena BBM naik (harganya),” ungkap salah seorang ibu-ibu dari Mujahidah Pembela Islam Sulsel yang tergabung dalam barisan aksi massa Forum Umat Bersatu.
Dia menuturkan, pemerintah berturut-turut mengeluarkan kebijakan yang membuat para ibu rumah tangga atau perempuan kesulitan mengatur kebutuhan dapur. Mulai dari kelangkaan minyak goreng yang membuat harganya. Belum lagi kenaikan harga BBM yang membuat sejumlah harga kebutuhan pokok di pasaran ikut naik.
”Bukan hanya mahasiswa yang gerah dengan kondisi saat ini, kami emak-emak merasakan langsung dampaknya. Dapur kami diganggu, diobok-obok pemerintah dengan kebijakan yang dikeluarkan,” jelasnya.
Para ibu-ibu dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan. Seperti pemerintah diminta segera menstabilkan harga sembako. Juga menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
“Emak-emak tidak bodoh, punya android. Tidak cuma update status, tetapi kami juga ikuti pemberitaan,” katanya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar, dinilai oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bagian dari demokrasi. Namun, dalam menyalurkan aspirasi, mahasiswa diminta mengutarakan dengan baik dan damai. Jangan sampai melakukan aksi anarkis.
Selain itu, dia meminta agar para pendemo berhati-hati adanya penumpang gelap. Jangan terprovokasi oleh informasi yang belum valid kebenarannya. Hati-hati terhadap hoax sehingga semua informasi yang masuk perlu dikroscek terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.
“Penyampaian aspirasinya harus damai. Kan kita mau lebih baik ini kehidupan. Kontrol sosial saya kira itu hal yang harus dilakukan. Tapi yang penting damai dan hati-hati penumpang gelap,” ungkap Danny.
Pada aksi demo akbar mahasiswa ini, Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar turut ambil bagian dalam pengamanan. Hal itu sesuai dengan permintaan Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Polrestabes Makassar.
Kepala Dinas Damkar Makassar Hasanuddin menyebut, pihaknya menurunkan 20 personel dan lima unit armada Damkar. “Kelima armada tersebut kami sebar di lima titik,” ungkap Hasanuddin.
Lima titik tersebut yakni pertigaan Jalan Sultan Alaudin-Petta Rani, Kantor Gubernur, depan showroom Hyundai, Jalan Urip Sumoharjo, kantor DPRD Makassar, dan Perbatasan Makassar-Gowa. Dia menekankan, lima armada tersebut disiagakan untuk mencegah jika terjadi aksi pembakaran fasilitas umum di lokasi demonstrasi.
Selain Damkar, Satpol PP Kota Makassar juga mengerahkan aparatnya dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Kasatpol PP Makassar Iqbal Asnan, menjelaskan sebanyak 200 personel diterjunkan. Mereka ditempatkan di dua titik, yakni Balai Kota dan DPRD Makassar.
“Jadi kita terjunkan 200 personel. Masing-masing 100 orang untuk pengamanan di Balai Kota dan 100 lainnya di DPRD Kota Makassar,” tandas Iqbal. (rif)
