MAKALE, BOM — Ketua DPRD Tator Welem Sambolangi menjelaskan bahwa pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) mendukung untuk mewujudkan listrik agar bisa masuk ke sejumlah kecamatan di Tator tapi dengan tetap membangun komunikasi dan koordinasi dengan DPRD.
Menurut Welem, banyak hambatan di lapangan untuk mewujudkan pembanguan jaringan listrik melewati kawasan hutan di Tana Toraja. Tapi perlu sosialisasi sehingga koordinasi antar unit kerja dan instansi berjalan dengan baik.
Salah satunya penentuan letak batas wilayah hutan dan kawasan pemukiman yang butuh dukungan semua pihak sebab ada syarat yang harus dipenuhi. Pihak BPKH minta kepada PLN Wilayah Sulselbar menyampaikan usulan tertulis secara detail kawasa hutan mana saja yang akan dilintasi jaringan.
”Ada kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi di Tana Toraja, hanya saja tidak jelas penanganan dan pengelolaannya, sehingga memang perlu ada petunjuk dan arahan serta langkah penanganan yang tepat,” ujar Welem.
BPKH sejauh ini baru mengetahui kalau di lapangan anggota dewan lebih dekat dengan masyarakat sehingga cepat didengar karena mereka adalah wakil rakyat. Dibandingkan dengan pemerintah kurang greget.
Sebelumnya pimpinan DPRD bersama komisi III DPRD Tana Toraja melakukan Kunker ke Kantor BPKH Wilayah VII Makassar dalam rangka konsultasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jaringan listrik yang melintas dalam kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung di Kabupaten Tana Toraja.
Welem menyampaikan beberapa hal terkait rencana pembangunan jalur listrik yang melintasi BPKH maupun pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata alam dari masyarakat setempat.
Rombongan DPRD Tana Toraja diterima Kepala BPKH Wilayah VII Hariani Samal, didampingi Kepala Seksi ISDHL Suleman Patiung, Kepala Seksi PKH Ribka L.L. Linggi. (gus/C)
