MAKASSAR, BKM–Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel beda sikap saat menghadapi managemen PT Vale Indonesia dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dihelat Senin (4/4).
Berbeda ketika managemen PT Vale diundang oleh Komisi D DPRD Sulsel terkait dampak lingkungan hidup. Pertemuan Komisi C dengan managemen PT Vale sangat cair bahkan sesekali anggota dewan melontarkan guyonan untuk pihak PT Vale.
Anggota dewan melontarkan kalimat yang bernada meminta “Jatah” Corporate Social Responsibility (CSR) untuk disalurkan ke masyarakat.
“Ini luar biasa (PT Vale) karena harga nikel naik, tentu pemberdayaan ini juga meningkat. Berdayakan kita juga disini (DPRD) dalam hal program kerja, seperti CSR, karena kita juga membutuhkan dana CSR dalam membantu warga Sulawesi selatan,”ujar anggota Komisi C DPRD Sulsel, Irwan Hamid.
Irwan Hamid menyebutkan sebagai anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan (Dapil) Luwu Raya dirinya sangat membutuhkan dana CSR tersebut. “Dari pada kita membutuhkan APBD murni lebih baik dari non APBD yang bisa mengcover kegiatan itu dan meringankan beban provinsi,”jelas Irwan Hamid yang juga legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel ini.
Tak hanya Irwan Hamid, legislator Partai Gerindra Marjono menyebutkan jika CSR PT Vale hanya terlihat di Luwu Timur saja, sehingga dia harapkan bisa menyeluruh di Sulawesi selatan.
“Paling tidak menyumbangkan mobil ambulance ke Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan. Dimana mobil Ambulance ini bisa digunakan oleh masyarakat baik yang ada di Luwu Raya maupun daerah lain. Tinggal ditulis ini CSR PT Vale,” ujar Marjono yang juga berasal dari Dapil Luwu Raya.
Direktur External Relations dan Corporate Affairs PT Vale Indonesia, Endra Kusuma mengatakan untuk saat ini PT Vale hanya memberikan CSR di empat lokasi saja dan itu di sekitar perusahan dari luar negeri ini.
“Jadi focusnya kami di empat kawasan, empat kecamatan, 38 desa. Empat kawasan ini adalah terdampak langsung dari kawasan kami,” katanya.
Menurut Endra Kusuma, untuk provinsi pihaknya juga memberikan bantuan kepada pemerintah walau dia anggap itu belum cukup besar tapi ada.
“Tapi ini masukan bagi kami, kalau ada proposal dan menilai bisa kita bantu. Dan bisa bermanfaat ke masyarakat,”janji Endra Kusuma. (rif)
