Sulselbar

Unsulbar Curhat ke DPRD Sulbar Soal Pembangunan Ruang Perkuliahan


PERTEMUAN -- DPRD Sulbar dengan pihak Unsulbar foto bersama usau gelar pertemuan terkait pembangunan ruang perkuliahan. Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Hj Sitti Suraeda Suhardi di lantai dua gedung DPRD Sulbar.
MAMUJU, BKM — Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dipimpin rektornya, Dr Aksan Jalaluddin bersama Rahmat Hasanuddin melakukan audience ke DPRD Provinsi Sulbar pada Selasa (11/2).
Mereka diterima langsung Ketua DPRD Sulbar, Hj Sitti Suraeda Suhardi bersama Wakil Ketua, H Abd Rahim serta sejumlah anggota DPRD Sulbar lainnya, yaitu Ir H Abidin, Muh Jayadi, H Sudirman dari Partai Golkar, dan Syamsul Samad dari Partai Demokrat, di lantai dua gedung DPRD Provinsi Sulbar.
Rektor Unsulbar, Aksan Jalaluddin memaparkan rencana pembangunan yang akan dilakukan di Unsulbar. Aksan mengharapkan dukungan dari DPRD Sulbar melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi IV memperjuangkan bantuan anggaran setiap tahunnya untuk rencana pembangunan gedung di Unsulbar.
Untuk pembangunan ruang perkuliahan, tambah Aksan, pihaknya akan terus melanjutkan pembangunannya. Sehingga kebutuhan akan ruang perkuliahan dapat terpenuhi. Saat ini, Unsulbar menempati ruang perkuliahan dengan cara dipinjam dan disewa.
Rahmad Hasanuddin mengakui, kondisi kampus Unsulbar saat ini tidak memenuhi standar ruangan perkuliahan. Idealnya masih butuh lahan 70 hektare sehingga menjadi 100 hektare untuk dilakukan pembangunan.
”Kami juga masih mengharapkan bantuan sepenuhnyadari Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Majene untuk membantu kami merealisasika  akses jalan masuk ke kampus,” kata Rahmad Hasanuddin.
Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, mengemukakan, perlu ada pertemuan antara gubernur, bupati Majene, DPRD Sulbar, dan anggota DPR RI perwakilan Sulbar untuk berkomitmen mencari jalan keluarnya.
”Kami siap memfasilitasi pertemuan antara Pemprov Sulbar, Pemkab Majene, dan anggota DPR RI perwakilan Sulbar, sehingga permasalahan yang dihadapi pihak Unsulbar akan ada realisasi dan jalan keluarnya. Sehingga pembangunannya bisa berlanjut,” tutur Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd Rahim.
Sementara itu, Ketua Komisi IV, H Sudirman, mengatakan, nantinya saat pertemuan dibuat nota kesepahaman atau MoU yang bisa mengikat semua stakeholder. ”Sehingga ada kewajiban yang mutlak harus dipenuhi,” tandas legislator dari Partai Golkar ini. (alaluddin)



Comments

To Top