Metro

Pemprov Lanjutkan Proyek SPAM Mamminasata


Dirancang untuk Air Baku 1.000 Liter per Detik

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Provinsi Sulsel tak ingin menyia-nyiakan kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mamminasata.Proyek tersebut sempat mangkrak sejak tujuh tahun lalu.

Olehnya itu, setelah gagal dilaksanakan tahun 2019 lalu, kini pemprov akan melanjutkannya tahun ini.
Bahkan, hari ini, Jumat (13/2), Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman akan berangkat ke Jakarta bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk bertemu dengan Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR untuk membahas PSN tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rudy Djamaludin, mengatakan, SPAM Mamminasata merupakan kebutuhan yang meliputi empat daerah, yakni Makassar, Maros, Sungguminasa/Gowa dan Takalar, sehinnga sangat penting untuk melaksanakan program tersebut.
“Jadi kita diundung Dirjen Cipta Karya akan dipimpin Wagub Jumat nanti secara konkrit kita mau bikin apa untuk pelaksanaan atau implementasi kegiatan ini,” ucapnya Kamis, (13/2).
Rencananya, SPAM ini akan dibangun di SombaOpu Gowa, untuk feasibility studinya telah selesai. Kajian juga sementara dilakukan. Sementara proses tender direncanakan terlaksna pada akhir tahun.
Terkait pengelolaannya kedepan, tetap akan menjadi wewenang pemerintah, dimana akan dijadikan Unit Pelaksana Tugas (UPT).
Diketahui, SPAM Maminasata ini merupakan PSN yang telah diprogramkan pemerintah sejak 7 tahun lalu. SPAM Mamminasata dirancang untuk dapat mengalirkan air baku sebanyak 1000 liter per detik, dan dapat memenuhi kebutuhan air di Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros.
Namun, proyek besar ini tidak dialnjutkan lantaran masaih terkendala lahan.
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Miftachul Munir yang sempat menangani proyek tersebut menjelaskan, proyek Mamminasata bukan lagi mejadi kewenangan BBPJN, melainkan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur.
Dijelaskan Miftachul Munir bahwa Mamminasata yang dulunya sebagai proyek multiyeears kini beralih ke skema tol. Anggarannya pun tidak lagi bersumber dari APBN melainkan melalui pihak investor.
“Kalau proyek multoyears kita sudah akhiri karna ijin nya sudah berkahir. Anggaran yang biasanya APBN kalau sudah skema tol bukan lagi APBN tapi dari investor,” katanya.
Mengenai progresnya, informasi terakhir yang didapat oleh Miftachul Munir yakni pada 2 bulan lalu telah dilakukan market sounding oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Semua prosesnya dilakukan di Jakarta mulai dari pengadaan tender, hingga investornya.
Keterlibatan BBPJN dalam proyek ini hanya pada saat pelaksanaan saja kata Miftachul. Ia hanya akan melaporkan terkait progress pengerjaanya, serta membantu dan memfasilitasi komunikasi dengan pihak yang ada di Jakarta jika kelak ditemukan kendala-kendala.
“Kami hanya perpanjangan dari Dirjen bina marga dan Kementerian PU. Kami membantu mengkoordinasi pelaksanaannya, tapi kalau pengadaanya sepenuhnya di Jakarta,” jelasnya.
Mengenai kelanjutan proyek tol tersebut Miftachul tak mau berkomentar banyak. Pasalnya hal tersebut menjadi wewenang pihak yang ada di pusat. Namun jika sduah ada investor yang mau mengerjakan proyek tersebut maka secepatnya akan ditangani.(nug)



Comments

To Top