Gojentakmapan

DPRD Gelar RDP Bersama Disdikbud Takalar


Terkait Dana Penyelesaian Studi yang Mandek

TAKALAR, BKM — Sehari setelah Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Takalar (Hipermata) menggelar aksi unjukrasa menuntut anggaran penyelesaian studi tahun 2019 dibayarkan, giliran DPRD Takalar melalui komisi III juga menyorot kinerja jajaran dinas pendidikan (Disdik) Takalar terkait anggaran penyelesaian studi tidak terbayar.
Padahal, anggaran tersebut sudah disepakati untuk menunjang proses kelancaran pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa Takalar.
Kedua belah pihak membahas mandeknya anggaran penyelesaian studi dalam bentuk rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Takalar, H Rusdi Sennang.
”Kami meminta agar anggaran penyelesaian studi yang belum terbayarkan segera dicairkan. Sehingga polemik ini tidak berkepanjangan,” kata Ketua Komisi III DPRD Takalar, H Ahmad Sija, Rabu (12/2).
Pada kesempatan tersebut, dua anggota komisi III lainnya, yakni Johan Nojeng dan Pahlawan Maulana, selain menyorot mandeknya anggaran penyelesaian studi, mereka juga menyinggung banyak kepala sekolah yang diturunkan sebagai guru bantu serta banyaknya guru yang dimutasi ke tempat lebih jauh dari tempat tinggalnya.
”Kami berharap, dinas pendidikan lebih berpikir positif terhadap kelangsungan dunia pendidikan di Takalar. Karena selama ini terlalu banyak keluhan dari pihak pengajar terkait mutasi,” kata Johan Nojeng
Masih di tempat yang sama, Kepala Disdikbud Takalar, H Rusdi Sennang, mengatakan, tidak cairnya anggaran penyelesaian studi 2019, karena adanya regulasi serta proses pencairan yang belum selesai. Menurut Kadis Dikbud, anggaran tersebut masih utuh dan tetap akan tersimpan di kas daerah (Kasda).
”Anggaran itu masih aman dan ada di kas daerah senilai Rp160 juta. Kami akan memperbaiki dulu kembali kendala-kendala yang menghambat proses pencairan itu,” ujar H Rusdi Sennang. (ira/mir/c)



Comments

To Top