Kriminal

Penghentian Penyidikan Kasus Jen Tang Cacat


MAKASSAR, BKM — Penerbitan surat perintah penyidikan atau SP3 terhadap kasus Soedirjo Aliman alias Jen Tang oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dinilai cacat dan tidak mendasar.
Aktivis antikorupsi dari ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, mengatakan,
sebagai aparat penegak hukum, sudah seharusnya tunduk dan patuh kepada putusan praperadilan yang mereka ajukan tempo hari.
Tidak mengabaikan kemudian menafsirkan semau dan sesukanya. Sebab ini persoalan ketaatan terhadap hukum.
”Persoalan penetapan tersangka Jen Tang, sejak awal kan jaksa sudah meyakini keterlibatannya karena jaksa sudah memiliki alat bukti yang cukup. Dan alat bukti tersebut sudah diuji di praperadilan. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain untuk menghentikan kasus tersebut,” tegas Abdul Kadir Wokanubun, Selasa (11/2).
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Idil, mengatakan, penghentian penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sewa lahan negara dengan tersangka Jen Tang atau Soedirjo Aliman, pada 29 Januari 2020.
Adapaun pertimbangan penyidik sehingga menghentikan penyidikan perkara, karena bukan merupakan tindak pidana korupsi. Itu dapat terlihat dari tiga orang terdakwa lainnya dalam perkara terkait dengan kasus itu, bebas. Dan inilah menjadi dasar bagi Kejati Sulsel dalam mengeluarkan SP3.
”Iya surat resminya ada. Perkaranya dihentikan sejak 29 Januari 2020 karena pertimbangan dengan melihat tiga terdakwa menang dan bebas. Sehingga ini kami nilai bukan merupakan tindak pidana korupsi,” tutupnya. (arf/mir)



Comments

To Top