Headline

Bisa Diproses Hukum karena Mengganggu Lalulintas


Ini Sikap Pemprov-Pemkot Usai Rapat Bahas Pak Ogah

MAKASSAR, BKM — Dinas Perhubungan Sulsel mulai bereaksi menyikapi keresahan pengguna jalan akan maraknya Pak Ogah, atau pengatur kendaraan yang meminta imbalan uang di setiap bukaan jalan.
Bahkan, Dishub mengaku tidak akan main-main dalam menyikapi persoalan yang berlarut-larut ini. Tidak sendirian, mereka juga melibatkan pihak kepolisian.
“Kita tidak main-main soal Pak Ogah. Pemerintah akan tegas dan benar-benar akan membersihkannya,” tegas Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Samsibar, Selasa (11/2).
Ia juga menegaskan, bukan hanya ditertibkan, tetapi Pak Ogah juga akan diproses hukum karena terbukti mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Apalagi, kehadiran mereka sebagai pengatur lalulintas yang ilegal.
Samsibar menambahkan, pihaknya juga telah menyepakati penindakan bersama degan pemerintah kota Makassar terkait Pak Ogah ini. Tim gabungan akan segera dibentuk berdasar SK wali kota Makassar.
“Kita berharap bisa membersihkan Pak Ogah. Ini persoalan Makassar, tapi kita backup. Kita bentuk tim menertibkan. Tunggumi, sementara kita buat SK timnya,” cetusnya.
Tim ini akan melibatkan Dinas Perhubungan Sulsel, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, Satpol PP Kota Makassar, dan pihak kepolisian.
“Baru saja saya rapat dengan penjabat wali kota terkait penertiban. Kita bentuk tim penanganan. Ini akan libatkan Dinas Perhubungan, Dinsos, Satpol, dan tentu kepolisian,” katanya.
Walaupun begitu, tambah Samsibar, ada pandangan yang berbeda soal Pak Ogah dari para pengguna jalan. Ada yang mengganggap Pak Ogah merupakan biang kemacetan, ada juga yang bahkan mengatakan memperlanjar lalulintas.
Olehnya itu, akan dikaji terus. Pihak kepolisian yang nanti dilibatkan pun akan mengamankan mereka. Jika mereka terbukti melakukan pelanggaran mengganggu lalu lintas bisa saja langsung diproses hukum.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, mengakui jika masalah Pak Ogah menjadi perhatian serius untuk ditertibkan. Salah satunya, dengan menerapkan beberapa rekayasa lalulintas untuk meminimalisir keberadaan mereka.
Menurut Iqbal, cukup susah menertibkan para Pak Ogah. “Hari ini ditertibkan, minggu depan muncul lagi. Begitu petugas ada, mereka hilang,” ungkapnya di Balai Kota, kemarin.
Mengerahkan petugas untuk berjaga di jalan, utamanya saat jam-jam pergi dan pulang kantor cukup efektif sebenarnya. Tapi itu hanya merupakan solusi jangka pendek.
“Yang kita cari adalah solusi permanen, yang substansial sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan lebih baik,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, mereka yang turun ke jalan menjadi Pak Ogah adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan alias pengangguran. Sehingga pemerintah harus hadir untuk memberdayakan mereka.
“Kita bisa melakukan rekayasa lalulintas. Selanjutnya Pak Ogah kita arahkan apakah diberikan pekerjaan atau seperti apa,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir, mengatakan pihaknya mengusulkan dibentuk tim khusus diketuai kasatpol PP untuk menertibkan Pak Ogah.
“Kita masih akan melakukan rapat untuk menggodok perwali menunjang tugas tim agar bisa bekerja maksimal dan melahirkan solusi konkrit terkait keberadaan Pak Ogah,” jelas Mukhtar.
Dia melanjutkan, pihaknya siap memberdayakan mereka setelah dilakukan penertiban. “Ditertibkan dulu, kemudian kita ambil langkah-langkah penanganan,” tandasnya.
Kadis Perhubungan Kota Makassar Mario Said, dalam rapat ini menjelaskan sejumlah situasi di lapangan yang menjadi penyebab kemacetan.
“Kami mengamati jika ada petugas Dishub di lapangan, Pak Ogah tidak muncul. Makanya kita akan tambah personel. Untuk itu, setelah pertemuan ini, kita masih akan melakukan pertemuan teknis untuk mengatur cara kerjanya di lapangan” ujar Mario Said. (rhm-nug)



Comments

To Top