Metro

FPI Kecewa tak Diterima Pj Wali Kota


Ancam Kerahkan Massa Besar Razia Miras

MAKASSAR, BKM — Puluhan anggota organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) mendatangi Balai Kota Makassar, Senin (10/2). Niatnya untuk bertemu Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb untuk membicarakan soal maraknya peredaran minuman keras (miras) dan THM.

Sedianya, sesuai agenda dari Bagian Humas dan Protokol, massa FPI akan diterima oleh Iqbal pukul 11.00 wita. Namun, hingga pukul 14.00 wita, pj wali kota tidak kunjung menemui mereka di ruang pertemuan Sipakatau.
Karena kecewa, mereka pun pulang tanpa hasil bertemu dengan Iqbal. Padahal, mantan Kasatpol PP Sulsel itu ada di ruang kerjanya menerima tamu yang silih berganti datang.
Ketua DPW FPI Kota Makassar, Saiful Al-Ayubi, sebelum meninggalkan balai kota menegaskan, Pemkot Makassar jangan menyalahkan umat jika mengerahkan massa besar-besaran untuk melakukan razia.
“Jadi jangan salahkan umat, kami membawa aspirasi datang ke sini untuk bertemu pj wali kota, ternyata sampai pukul 14.00 tidak ada satu pun yang bisa menemui kami. Ini artinya bukan kemauan kami, kemauan umat Islam nanti, kita akan kerahkan umat Islam besar-besaran, secara global, secara terstruktur dan koordinasi kepada pihak kepolisian,” ungkapnya.
Dia mengancam akan menurunkan massa yang cukup besar dalam pekan ini.
“Insyaallah dalam minggu ini. Sebabnya apa? Kami tidak diterima baik oleh Pemerintah Kota Makassar, saya tidak tahu penyebabnya apa, nanti kita lihat insyaallah minggu ini,” tegasnya.
Dia menambahkan, pihaknya sudah melayangkan surat ke Pemkot Makassar untuk melakukan penertiban peredaran miras, THM, bahkan gereja liar yang ada di Kota Makassar.
Dia mengaku sudah berdialog dengan tiga instansi. Masing-masing pada 27 Desember 2019 lalu dengan Polrestabes Makassar, 30 Desember 2019 dengan Dinas Perdagangan, dan 6 Januari 2020 dengan PTSP.
“Ini dialog yang terakhir langsung ke pak wali meminta kebijaksanaannya seperti apa, ternyata sampai sekarang tidak ada,” ungkapnya.
Dia menilai Pemkot Makassar kurang memberi pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol (minol).
Perda terkait minol tidak bergigi.
Menurutnya, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pasal 33, bahwa jarak lokasi penjualan alkohol harus 200 meter dari tempat ibadah.
“Namun ternyata di Jalan Batu Putih hanya berjarak berapa meter, nah itu yang mau kita minta dari Pemerintah Kota Makassar, seperti apa langkah-langkah, kalau memang tidak siap umat Islam siap mendukung,” tegasnya.
Contoh lain adalah penjualan miras dekat tempat ibadah dan sekolah di sekitar Pasar Tinumbu.
“Itu samping SD hanya berjarak satu tembok. Itu warung kelontongan jual miras sekaligus tuak,” tambahnya.
Sementara THM yang dinilai melanggar Perda seperti yang ada di Jalan Arif Rate, langsung berhadapan dengan sekolah dan rumah sakit.
Dikonfirmasi terpisah, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, jadwalnya cukup padat karena banyak tamu yang harus diterima.
Dia meminta pertemuan dengan FPI bisa dijadwalkan ulang.
“Nanti dijadwalkan ulang kalau mereka mau ketemu dengan saya. Boleh saja. Karena tadi itu (kemarin-red) saya banyak terima tamu,” tandasnya. (rhm)



Comments

To Top