Headline

Iqbal Tetap Mutasi Pejabat Meski Dilarang Bawaslu


MAKASSAR, BKM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi pejabat sebelum pelaksanaan pilkada 2020. Aturan tersebut juga berlaku untuk pejabat kepala daerah. Termasuk untuk Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb.
Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, belum lama ini mengingatkan jika batas akhir pelaksanaan mutasi pejabat di daerah pada 8 Januari 2020 lalu. Perhitungan tersebut berdasarkan ketentuan bahwa enam bulan sebelum ada penetapan calon kepala daerah dalam pilkada, dilarang adanya mutasi pejabat. Beleid ini tertuang dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
“Itu (aturan) juga berlaku untuk pj wali kota atau bupati. Dilarang melakukan mutasi demi menjaga situasi konduktifitas jelang pilkada,” kata Laode.
Ia mengingatkan bahwa tugas pokok pj wali kota/bupati, yakni memfasilitasi dan menyukseskan pilkada. Salah satu poin terpenting yakni dilarang melakukan mutasi.
Dengan begitu pj tidak diperkenankan melakukan perombakan, kecuali atas persetujuan secara tertulis oleh Kemendagri. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada muatan-muatan politis di dalam mutasi tersebut yang menyebabkan situasi tidak kondusif.
“Tapi semuanya tergantung Kemendagri jika mereka (daerah) usulkan. Keputusan ini sudah dibahas bersama Kemendagri,” tuturnya.
Apalagi, sambung Arumahi, pj merupakan pejabat yang juga ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga sebisa mungkin dapat menghindari munculnya asumsi atau opini bahwa pj mensupport salah satu calon. “Jika tidak ada rekomendasi dari Mendagri untuk melakukan perombakan, itu tidak boleh,” tegasnya.
Namun, larangan dalam regulasi tersebut sepertinya tidak menyurutkan niat Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb untuk melakukan pergeseran di lingkungan pemerintahannya. Alasannya, untuk mengisi kekosongan jabatan lowong yang saat ini diisi oleh pelaksana tugas.
Iqbal berasumsi, jika pelantikan pejabat dilakukan untuk kepentingan politik, itu tidak boleh. “Tidak ada yang salah pada agenda mutasi. Tetap kita akan lakukan dalam waktu dekat untuk mengisi jabatan yang kosong. Kalau ada kepentingan politik, itu lain persoalan lagi,” jelasnya.
Dia melanjutkan, proses mutasi pejabat lingkup Pemkot Makassar saat ini sedang bergulir. Usulannya sudah sampai ke Kemendagri. Tinggal menunggu persetujuan.
Iqbal berdalih, nama-nama tersebut sebenarnya sudah lama diusulkan ke Kemendagri, namun persetujuan yang dikeluarkan tidak sekaligus, melainkan bertahap.
“Yang jelas, dalam waktu dekat ini (mutasi), karena surat persetujuan dari Kemendagri sedikit-sedikit keluarnya. Antara lain kemarin yang dilantik sudah keluar. Tapi yang pasti bagi kami tidak akan non job. Nanti kalau ada yang bertanya kenapa bisa non job? Itu karena di tempatnya belum disetujui,” bebernya. (rhm/rus)



Comments

To Top