Gojentakmapan

BPS Maros Gelar Susenas dan Sakernas


MAROS, BKM -– Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros akan menggelar survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dan survei angkatan kerja nasional (Sakernas). Survei ini akan melibatkan petugas sebanyak 50 orang. Pelatihan bagi petugas survei yang digelar di aula Hotel Grand Town Maros, Rabu (22/1), dibuka langsung Bupati Maros, HM Hatta Rahman.
Menurut Kepala BPS Maros, Marwanto, petugas survei ini merupakan petugas yang ber KTP Maros. Sehingga petugas nantinya tahu betul masyarakat yang disurvei. Dalam melakukan survei, BPS Maros menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Maros.
”Kami menggandeng Kominfo untuk diseminasi data. Sedangkan terkait data penduduk, kami menggandeng Dukcapil untuk jumlah data penduduk. Kami bahkan memiliki rencana akan menunjuk salah satu desa atau kelurahan sebagai kampung data. Kampung ini akan menjadi role model untuk semua kebutuhan data,” paparnya.
Menurut data BPS Maros, tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 tercatat 4,71 persen atau mengalami penurunan dari 6,19 persen pada tahun 2018. Selain itu, BPS Maros juga akan menggelar sensus penduduk 2020. Berbeda dengan sensus sebelumnya, sensus penduduk tahun ini akan diawali dengan sensus penduduk secara online yang akan berlangsung pada 15 sampai 31 Maret 2020 mendatang.
Sementara itu, Bupati Maros, HM Hatta Rahman, berharap, dengan survei ini ada data valid jumlah pengangguran di Maros. ”Data bisa menjadi acuan program. Misalnya keberadaan Grand Mall berapa banyak tenaga kerja yang diserap, kendalanya apa saja, kenapa tenaga kerja kita tidak mampu bersaing. Dengan adanya data ini tentu kita bisa memperbaiki apa yang kurang dan program apa ke depan agar tenaga kerja kita lebih mampu bersaing,” jelas Hatta.
Hatta menambahkan, ketersediaan data yang aktual dan akurat sangat dibutuhkan, sejauh ini data akurat dan terbaru juga sulit didapat. ”Tanpa data yang akurat dan terbaru hasil evaluasi dan perencanaan akan menghasilkan data yang keliru. Hal ini mengakibatkan salahnya perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya,” pungkas Hatta. (ari/mir/c)



Comments

To Top