Headline

OPD Pemprov Terindikasi ‘Permainkan’ Uang SPPD


ASN Diminta Kembalikan dari Tahun 2017-2019

MAKASSAR, BKM — Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengawali tahun 2020 dengan keresahan. Penyebabnya, mereka diperintahkan untuk mengembalikan dana perjalanan dinas.
Tidak tanggung-tanggung, instruksi pengembalian uang yang dialokasikan dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) itu dalam rentang tahun 2017-2019. Alasannya, ada dugaan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai.
Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terindikasi ‘mempermainkan’ pengeluaran anggaran perjalanan dinas. Mulai dari tidak semua perjalanan dinas bisa dibuktikan dengan nota, penggunaan nama ASN, hingga memperpanjang masa tugas.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tidak membantah hal itu ketika dikonfirmasi, Selasa (21/1). Namun, menurutnya, bisa saja hal itu terjadi bukan karena pemalsuan. Melainkan karena evidence atau bukti-bukti perjalanannya hilang sehingga tidak bisa dibuktikan.
“Kalau misalnya melakukan perjalanan dinas, terus hilang bukti boardingnya, itu kan repot. Itu artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya, kemarin.
Jika dalam bukti penggunaan anggaran dinilai lebih, maka hal tersebut yang dikatakan Andi Sudirman harus dikembalikan.
“Kalau pembayaran lebih itu akan dikembalikan. Sudah ada di aturan. Dalam aturan itu dikatakan, di SPPD, suatu waktu kalau kelebihan bayar atau apa segala macam, harus dikembalikan,” tandasnya.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah juga mewanti-wanti hal ini. Jika terbukti adanya pelanggaran yang terjadi terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas ini, dirinya tentu akan menindaklanjutinya.
Kini ia masih menunggu laporan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terlebih dahulu. Jika benar, selanjutnya akan menunggu lagi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat.
“Saya belum dengar itu. Saya masih menunggu LHP-nya. Pasti kita tindaklanjuti. APIP harus mendalami ini. APIP dululah baru nanti LHP,” ujar Nurdin.
Dihubungi terpisah, Inspektur Inspektorat Sulawesi Selatan Salim AR hanya memberi sedikit komentar mengenai kasus ini. Ia berdalih, apa yang mencuat saat ini sifatnya rahasia.
”Aduh… rahasia itu. Kalau dibuka, sama halnya LHP kita buka. LHP bersifat rahasia. Bukan konsumsi publik. Sesuai PP Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LHP bersifat rahasia. Kalau saya buka kepada anda berarti sudah umum,” kelit Salim.
Ia berjanji akan membuka semuanya saat tindak lanjut temuan. Di tindak lanjut itu, baik yang sifatnya administrasi maupun yang bersifat kerugian negara, akan dibuka.
“Di tindak lanjut temuan mungkin baru bisa dibuka. Di situ nanti temua, baik yang administrasi maupun yang bersifat kerugian negara, itu dikembalikan ke situ. Ujung-ujungya nanti di majelis pertimbangan TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi),” jelasnya. (nug/rus)



Comments

To Top