Metro

Pemprov Ambil Alih Revitalisasi RPH


MAKASSAR, BKM–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana akan mengambil alih revitalisasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) milik Pemerintah Kota Makassar. Termasuk siapa yang akan mengelolanya.
Pemprov akan memulai revitalisasi RPH tahun ini. Rapat kordinasi-pun telah dilaksanakan bersama pihak terkait di Ruang Rapat Wakil Gubernur Sulsel, Senin (20/1)
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, pembangunan ini masih tahap pertama, meskipun revitalisasinya masih berada dalam kendali Pemkot Makassar. Persiapannya-pun dilakukan untuk menjadikan RPH sebagai lokasi pemotongan hewan yang lebih modern.
“Kita mau rapat evaluasi desain. Selanjutnya sisa bagaimana mengakomodir keinginan pengusaha agar mereka nyaman dengan zona itu. Tugas kita bagaimana memfasilitasi RPH yang baik,” kata wagub.
Ia menambahkan, modernisasi RPH itu dilakukan guna meningkatkan kualitas daging yang telah dipotong. Dimana produk yang dihasilkan nantinya akan terstandarisasi atau bersertifikat halal, tentunya kesehatannya juga teruji.
Tidak hanya kualitas, kuantitas daging yang dipotong juga akan dimaksimalkan. Konsep revitalisasi tersebut berdasarkan empat poin yakni aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Dimana sasaran utama saat selesainya pembangunan ialah memperbaiki kualitas untuk mendapatkan sertifikat halal. “Masyarakat Sulsel harus memperoleh produk yang daging berstandar aman, sehat, utuh dan halal,” katanya.
Diketahui, revitalisasi RPH merupakan sharing dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Lokasi yang ada sekarang luasan 6,2 hektare rencannya akan dioperasikan tahun ini.
Anggaran yang dikucurkan untuk perbaikan gedung RPH tersebut sekira Rp10 miliar. Bersumber dari anggaran pemerintah daerah atau APBD. Rencananya, pihak kementerian juga akan menurunkan anggaran untuk RPH yang berlokasi di Tamangapa, Antang tersebut.
Terkait pengelolaan RPH, apakah tetap dikelola oleh pemkot atau bahkan diambil alih oleh pemprov, Andi Sudirman hanya mengatakan akan fokus pada perbaikan dulu. Pengelolaannya akan dipikirkan setelah bangunannya rampung.
Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sulsel, Abdul Azis, mengatakan, RPH ini nantinya akan diserahkan pengelolannya kepada Pemkot Makassar melalui unit pelaksana teknis (UPT) yang ditunjuk. Pasalnya, Pemprov Sulsel dan pemerintah pusat hanya membantu dari sisi anggaran pembangunan.
“Kita harapkan agar RPH ini bisa mengarah ke destinasi halal. Bagaimana kedepan sapi-sapi yang masuk kita tidak pertanyakan lagi dari sisi kehalalannya. Demikian juga dari sisi peralatannya, tentu kita harap hasilnya lebih higienis kedepan,” jelas dia.(nug)



Comments

To Top