Metro

BK Buat Risalah untuk Legislator Malas


MAKASSAR, BKM– Di tahun 2020 Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar akan membuat risalah, bagi oknum anggota dewan yang malas masuk kantor dan beraktivitas kedewanan. Risalah atau laporan tersebut akan diteruskan ke pimpinan dewan.”Kita akan buatkan risalah seperti laporan legislator yang malas datang, menghadiri rapat yang sering molor hingga kurang optimalnya pengaduan masyarakat yang diterima oleh legislator,” tegas Ketua BK DPRD Makassar, Zaenal Beta, Senin (20/1).
Ia menegaskan siapapun legislator yang melanggar tatib dan kode etik DPRD Makassar, BK bersama Sekertariat DPRD Makassar akan membuat surat edaran perihal legislator yang melanggar dan akan diteruskan di Pimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti.
“Dewan terlalu banyak menerima sorotan ke publik perihal tugas dan menerima aspirasi. Olehnya itu, kita akan efektifkan kembali tugas, fungsi dan kewenangan yang ada di dewan. Termaksuk beberapa agenda rapat di DPRD yang selalu molor dari jadwal,” ungkapnya di ruangannya di DPRD Makassar.
Legislator Fraksi PAN Makassar ini juga mengatakan, jadwal piket anggota DPRD tiap hari untuk menerima aspirasi juga berjalan kurang optimal sehingga kadang ada aspirasi yang tidak diterima oleh legislator. Seperti demo yang sering terjadi, pengaduan yang datang langsung namun dewan tidak berada di tempat.
Begitupun yang dikatakan Wakil Ketua BK DPRD Makassar, Azis Namu. Ia mengaku banyak sorotan itu muncul pada rapat pembahasan efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. Perihal pakaian anggota DPRD pada rapat paripurna juga tuai sorotan, kadang ada legislator berpakaian tidak sesuai yang tercantum pada undangan.
“Jadi dewan yang tidak memakai pakaian yang sesuai ketentuan seperti memakai celana jeans saat paripurna, kita tidak izinkan ikut rapat. Terkhusus kinerja, BK juga kita bakal mendorong agar panitia khusus ranperda inisiatif dewan agar menyelesaikan tugasnya tepat waktu yang telah ditetapkan melalui badan musyawarah,” bebernya.
Selain itu Legislator Fraksi PPP ini meminta sekretariat membuat risalah rapat kemudian dilaporkan ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. “Iya kita sudah minta sekertariat untuk mencatat laporan mengenai kinerja dewan dan catatan penting mengenai tatib kita buatkan risalah atau surat edaran untuk ditindaki pimpinan dan dapat teguran seperti itu,” jelasnya. (ita)



Comments

To Top