Headline

Pangdam Mapping Rawan Bentrok


Perlu Emosi Kultural di Pilkada September

MAKASSAR, BKM–Meski menyisahkan delapan bulan lagi pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) di 12 kabupaten/kota di Sulsel, namun suasana hangat mulai terasa. Para bakal calon mulai mempersiapkan biaya politik dan massa pendukung. Tapi yang perlu diantisipasi, jangan ada bentrok di wilayah rawan gesekan.

Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka mengaku mulai melakukan mapping atau pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rawan bentrok di pilkada.”Saya ditempatkan bertugas di Sulsel semata-mata ingin mengamankan kondisi Sulsel untuk tetap kondusif jelang dan pascapilkada nantinya. Untuk itu, di awal saya bertugas, saya akan mapping atau memetakan dulu daerah yang rawan,” ujar pangdam saat bertandang ke sejumlah media Fajar Group, Kamis (16/1), sore.
Pemetaan dilakukan, kata putra Sulsel itu, agar bisa mengetahui sejarah dan cerita lama sesuai kerawanan di daerah-daerah tersebut. Apalagi, di daerah yang masih terdapat petahana yang maju kembali. Mereka rata-rata memiliki basis massa yang cukup besar.”Kita lakukan mapping setelah itu menentukan mana daerah yang rawan, seperti mobilisasi massa oleh petahana serta menentukan wilayah yang mana masuk zona merah, kuning dan hijau. Inipun kita rapat bersama dulu dengan penyelenggaran pemilu seperti KPU, serta sinergitas bersama aparat kepolisian,” katanya.
Yang jelas, tambah pangdam, penyelesaian wilayah yang rawan konflik di p;ilkada harus diselesaikan dengan emosi kultur dibandingkan emosi jabatan.”Saya sudah berkeliling bertugas ke sejumlah wilayah rawan konflik seperti Kendari, Penajam dan Papua. Emosi kulturan yang bisa menyelesaikan seluruh konflik yang ada di daerah,” jelas pangdam.
Sementara itu, dari catatan BKM, sejumlah daerah yang pernah bentrok antar pendukung di pilkada, diantaranya Soppeng, Palopo, Toraja dan Gowa pada tahun 2010 hingga 2011. Pada Pilkada tahun 2015 dan 2016 juga terjadi bentrok di sejumlah daerah diantaranya Takalar.

Golkar-Nasdem Berseberangan

Terpisah, Partai Golkar dan Partai Nasdem di pilkada tahun ini lebih banyak berseberangan dibandingkan berkoalisi pada kontestasi pilkada 23 September mendatang.
Informasi yang diperoleh BKM, Partai Golkar lebih banyak mendorong kader sendiri, demikian pula Partai Nasdem juga lebih dominan mendorong kader sebagai calon bupati. Mereka-pun rata-rata petahana.
Di kabupaten Luwu Timur, Partai Golkar hampir pasti mendorong Thorik Husler yang tak lain adalah Ketua DPD II Golkar, sementara partai Nasdem juga berpeluang mendorong Irwan Bachri Syam yang juga Wakil Bupati Luwu Timur.
Adapun di Luwu Utara Golkar mengajukan Indah Putri Indriani, sementara Nasdem mendorong Mohammad Thahar Rum.
Di Pilbup Barru, Partai Golkar diperebutkan oleh Malkan Amin dengan Andi Rahmat, sementara Nasdem cenderung mendorong Ketua DPD Nasdem yang juga bupati Suardi Saleh.
Di Kabupaten Soppeng, Golkar berpeluang mengajukan nama Andi Kaswadi Razak, sementara Nasdem menyiapkan nama Luthfi Halide dan Andi Irfan Jaya.
Untuk Pilbup Pangkep, Golkar berharap Andi Ilham Zainuddin yang diajukan, sementara Nasdem juga menginginkan Muhammad Yusran Lologau yang maju sebagai calon Bupati.
Bulukumba dan Selayar Golkar dan Nasdem juga tetap renggang. Di Bulukumba Nasdem punya Tomy Satria Yulianto, sementara Golkar punya Andi Hamzah Pangki dan Jamaluddin M Syamsir. Adapun di Selayar, Basli Ali yang juga ketua Golkar tidak mendaftar di Nasdem.
Berbeda dengan Pilbup Maros, Nasdem hampir pasti mengajukan nama ketuanya yakni Andi Harmil Mattotorang, sementara Golkar belum memiliki pilihan yang jelas.
Untuk Pilwali Makassar, sumber yang layak dipercara menyebut jika Golkar berpeluang ke Munafri Arifuddin alias Appi atau Irman Yasin Limpo alias None, sementara Nasdem juga terbuka untuk mengusung None dan Mohammad Ramdhan Pomanto.
Dua daerah bertetangga yakni Toraja dan Toraja Utara, Partai Golkar dan Nasdem masih terbuka untuk berkoalisi.
Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif mengakui jika banyak daerah kader Nasdem tidak berkoalisi dengan kader Golkar. “Meski demikian, ada juga daerah dimana Golkar dan Nasdem tetap berkoalisi,”ujar Syaharuddin Alrif, Kamis (16/1).
Hal sama disampaikan Wakil ketua DPD I Golkar Sulsel Kadir Halid. Menurut Kadir Halid, di Pilkada serentak kelihatannya lebih banyak daerah yang berseberangan dibanding yang kader yang berkoalisi,”jelas mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini.(rif)



Comments

To Top