Metro

MPP Termegah Dibangun di Makassar


Gabung Pelayanan Perizinan Pemprov dan Pemkot

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana membangun mal pelayanan publik (MPP) yang terbesar dan termegah di Indonesia. Untuk merealisasikan, pemprov bekerja sama Pemerintah Kota Makassar.
Dengan MPP ini, segala jenis pengurusan administrasi publik di Makassar akan semakin mudah, nyaman, dan modern. Apalagi dalam MPP yang akan dibangun nantinya bukan hanya pelayanan pada tingkat Kota Makassar, namun juga pada tingkat Provinsi Sulsel.
Masyarakat nantinya tidak perlu jauh-jauh berjalan jika ada banyak perizinan yang hendak diurus. Semua pengurusan bisa dilayani dalam satu gedung yang sama.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulsel AM Yamin, mengatakan MPP rencananya akan dibangun di Gedung Koperasi samping Hotel The Rinra. Konsepnya dua lantai, dengan menggunakan anggaran milik pemprov sekitar Rp15 miliar.
“Konsepnya, DPM-PTSP Kota Makassar dengan DPM-PTSP Provinsi Sulsel bergabung. Nanti pelayanan lebih luas. Jadi semua perizinan, baik provinsi maupun kota sudah bisa dilayani di sana. Pelayanan yang diberikan tidak hanya internal, tapi juga instansi vertikal,” jelas AM Yamin, kemarin.
Kepala DPM-PTSP Kota Makassar Andi Bukti Djufri, mengungkapkan pada April atau Mei tahun ini, MPP tersebut sudah bisa digunakan. Nantinya dilengkapi dengan semua standar pelayanan publik, sehingga ia mengklaim MPP di Makassar ini akan menjadi yang termegah se-Indonesia.
“Nanti untuk pengurusan kota di lantai bawah, provinsi di lantai atas. Kan ada dua lantai. Akan dilengkapi eskalator untuk memudahkan. Ada tempat bermain anak-anak, ruang laktasi, ada restorannya, dan tentu ramah disabilitas,” jelas Bukti.
Dengan dibangunnya MPP ini, diharapkan bisa memudahkan masyarakat melakukan pengurusan. Baik pengurusan kebutuhan dasar, maupun keperluan yang lain.
Di MPP ini nantinya juga akan disediakan beberapa counter melayani pengurusan dari instansi yang vertikal terhadap PTSP. Seperti Samsat, Imigrasi, BPJS, Perumdam, dan lainnya.
“Kita buatkan semua counter-counter itu. Nah, di situ nanti semua sudah terintegrasi dengan OPD teknis juga, baik OPD kota maupun provinsi. Bahkan sampai kepada KPK. Yang paling penting juga, tidak ada lagi pembayaran cash. Semuanya non-tunai,” terang Bukti. (nug/rus)



Comments

To Top