Headline

NA: Kenapa Dukcapil, Saya Baru Dengar


Iqbal Usul ke Mendagri untuk Pengembalian Jabatan

MAKASSAR, BKM — Sudah lebih sepekan, layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Makassar terhambat. Pasalnya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di OPD tersebut diputus oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Akibatnya,warga yang mengurus administrasi dan surat-surat kependudukan tidak mendapat pelayanan maksimal. Kecuali untuk pengurusan surat keterangan (suket) pengganti sementara KTP masih bisa dilakukan, karena bisa dibuat secara manual.
Alasan pemutusan SIAK tersebut karena Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb belum mengembalikan pejabat struktural yang dimutasi beberapa waktu lalu. Mutasi yang dilakukan tidak meminta izin dan persetujuan dari Kemendagri. Sementara pihak Kemendagri meminta pejabat sebelumnya harus dilantik kembali.
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah, belum mengambil langkah apapun dalam menangani masalah pemutusan jaringan oleh Kemendagri terhadap pelayanan administrasi Disdukcapil Kota Makassar.

Bahkan, ia sama sekali belum mengetahui masalah tersebut. Padahal, pemutusan server sistem informasi administrasi kependudukan itu telah berlangsung pada Rabu, (8/1) lalu. “Kenapa Dukcapil, saya baru dengar itu,” ujarnya singkat, kemarin.
NA beralasan, lumpuhnya jaringan pelayanan di Disdukcapil menjadi ranah Penjabat Wali Kota HM Iqbal Suhaeb untuk memberikan keterangan.
“Tanya Pak Wali Kota kenapa bisa. Jangan sampai persoalan itu layanan terhenti. Karena KTP itu penting,” ucapnya.
Padaha, menurut pakar pemerintahan Lukman Irwan, Gubernur Nurdin Abdullah seharusnya turun tangan. Ia mestinya berkoordinasi langsung dengan pj wali kota agar bisa menyelesaikan kisruh tersebut. Apalagi pelayanan administrasi kependudukan sangat sentral bagi masyarakat.
Ditegaskan Lukman Irwan, jangan sampai masalah ini terjadi dan dibiarkan berlarut-larut. Padahal Kemendagri sudah memberikan kode yang sangat jelas untuk melakukan pengembalian jabatan ke posisi semula.
“Jadi harus ada komunikasi yang jelas antara Kemendagri, gubernur dan Pemkot Makassar. Tidak boleh masing-masing pihak ngotot dengan keputusannya, karena yang akan dirugikan adalah masyarakat,” ujarnya.
Pelumpuhan jaringan di Disdukcapil Kota Makassar merupakan buntut dari mutasi atau penggantian jabatan yang dilakukan oleh Iqbal Suhaeb selaku penjabat wali kota beberapa bulan lalu.
Sebenarnya, Iqbal Suhaeb telah mendapat teguran keras dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kemendagri. Teguran itu dilayangkan lantaran ia melakukan mutasi terhadap kepala Disdukcapil. Padahal itu kewenangan Kemendagri.
Akibatnya, dokumen administrasi seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, hingga penerbitan KTP elektronik tidak bisa dilakukan. Sehingga masyarakat kembali diresahkan, pelayanan yang baik dan maksimal lagi-lagi tidak bisa dirasakan oleh mereka.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Iqbal Suhaeb mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan kepada BKD untuk membawa surat dari Pemprov Sulsel terkait usulan pelantikan ulang pejabat-pejabat yang dimutasi sebelumnya.
“Saya sudah instruksikan BKD ke Kemendagri berikan usulan tersebut. Pengajuan untuk pengembalian pejabat yang dimutasi akan dikawal BKD,” ungkap Iqbal, Rabu (15/1).
Dia menjamin, begitu nomor surat persetujuan pelantikan diterbitkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan mengembalikan pejabat struktural yang dimaksud ke posisi sebelumnya.
“Begitu ada nomor surat dari Kemendagri, kita langsung tindaklanjuti. Biar malam, kita akan lantik di sini,” tandasnya.
Iqbal mengaku tidak mengetahui adanya pegawai struktural yang juga harus ikut dilantik. Sebelumnya, pihaknya hanya mengembalikan jabatan Aryati Puspasari Abady sebagai kepala Disdukcapil Kota Makassar.
Namun, Iqbal mengatakan pemutusan layanan sistem Disdukcapil merupakan miskomunikasi. Ia beranggapan tidak mengetahui ada jabatan yang harus diganti maupun harus dilantik.
“Ternyata itu miskomunikasi. Ada pejabat yang harus diganti, ternyata saya tidak tahu bahwa itu harus diganti,” ujar Iqbal.
Menyusul kejadian ini, DPRD Kota Makassar berjanji melakukan pengecekan langsung dan meminta pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan, walau menggunakan sistem offline.
Ketua Komisi A DPRD Makassar Supratman, mengatakan akan melakukan pengecekan langsung setelah selesai rapat paripurna. Dirinya juga banyak menerima keluhan dari masyarakat perihal offlinenya jaringan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga di Dukcapil Makassar.
“Saya sudah dengar itu, tapi kita perlu lakukan pengecekan langsung dulu. Sebenarnya masalahnya apa, karena jika dibiarkan imbasnya kepada masyarakat yang mau urus KTP dan KK. Sekali pun tidak bisa elektronik, kan adaji manual sambil masalahnya diselesaikan,” jelas Supratman di gedung DPRD Makassar, Rabu (15/1).
Hal senada disampaikan anggota DPRD Makassar lainnya Irmawati Sila. Ia mengaku, banyak warga di dapilnya yang mengeluh perihal tersebut. Karena itu, dua hari ke depan pihaknya akan melakukan inspeksi untuk melihat kondisi pelayanan di Dukcapil.
“Iya, banyak wargaku juga mengadu soal itu. Tapi karena kita masih paripurna, pansus ini kita agendakan dua tiga hari ini ke sana (Disdukcapil) agar kami bisa mengetahui masalah sebenarnya. Apakah masalahnya karena masih banyak pejabat di lingkungan Disdukcapil yang belum dikembalikan, atau ada persoalan lain,” terangnya. (ita/rus)



Comments

To Top