Metro

Lima Proyek Bendungan Dilanjut Tahun Ini


MAKASSAR, BKM–Sebanyak lima Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan (Sulsel) baru bisa dikerjakan 2020 ini. Diantaranya, Bendungan Karalloe, Bendungan Passeloreng, Bendungan Pammukulu, Bendungan Baliase.
Bendungan Karalloe dianggarkan sebesar Rp584 miliar, Bendungan Passeloreng dianggarkan Rp800 miliar, Bendungan Pamukkulu dianggarkan Rp992 miliar serta Bendungan Jenelata dianggarkan Rp1,6 triliun, dan Bendungan Baliase, dianggarkan sebesar Rp1,3 triliun.
Kepala Satuan Kerja Bendungan, Balai Besar Wilayah Pompengan Sungai Jeneberang (BBWS-PJ), Alexander Nandar mengatakan, ia menargetkan Bendungan Passeloreng akan beroperasi tahun ini.
Kata dia, secara fisik pembangunan Bendungan Passeloreng sudah mencapai 100 persen, dan akan mulai beroperasi pada tahun ini.
Dalam artian, menurutnya akan mulai diisi air dan fungsi pengendalian banjirnya akan dimulai, “tahun depan itu sudah mulai beroperasi,” kata Alexander Nandar.
Sedangkan, untuk peresmiannya. Alexander Nandar mengungkapkan menyesuaikan siapa yang akan meresmikan dan waktunya bisa kapan karena prinsipnya peresmian itu hanya ceremoni saja.
Selain Bendungan Passeloreng ditarget beroperasi tahun 2020. Nandar menyebutkan tahun ini pihaknya akan melanjutkan pembangunan Bendungan Karalloe Kabupaten Gowa. Pengerjaannya dibagi dua paket.
“Tahun ini, proyek ini sudah harus rampung. Progresnya sudah sekitar 90 an persen,” ujarnya
Bendungan Karraloe sendiri ditargetkan rampung awal 2020. Bendungan ini memiliki luas genangan 145 ha dengan kapasitas tampung sebesar 40,5 juta m3. bendungan ini akan memiliki beberapa manfaat seperti mengairi 7 ribu ha, air baku 440 liter per detik, dan potensi listrik 3-5 MW.
Sedangkan untuk Pammukulu di Kabupaten Takalar, ditargetkan akan mulai dilaksanakan pembangunan fisiknya. “Tahun 2020 mulai dibangun fisiknya, mengingat lahan ini sudah mulai dibebaskan secara perlahan
Nandar menambahkan, untuk pengerjaannya ini tahun depan akan dilaksana pengerjaan cofferdam, pengerjaan saluran pengelak dan pondasi.
Selain pengerjaan fisik ini, untuk lahan sendiri. Ia menargetkan pembayaran yang dilakukan untuk 120 bidang tanah, atau sekitar 57 Hektar yang telah direviw oleh BPKP, namun belum eligible karena masih terdapat data-data yang kurang.
“Kami harapkan kerjasamanya warga dan pemerintah daerah Takalar dalam mengumpulkan data yang kurang, sementara Bendungan Jenelata sendiri, juga akan mulai dilelang pengerjaan tahun ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenneberang (BBWSPJ), Supardji, menyebutkan, pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih didominasi kendala pembebasan lahan.
Supardji menegaskan, PSN tersebut pada dasarnya dalam pembangunan konstruksi tidak memiliki kendala hanya saja beberapa PSN tersebut mengalami kendala pembebasan lahan.
Termasuk pembangunan bendungan Pammukulu di Kabupaten Takalar yang terkendala pembebasan lahan juga, pembangunan bendungan Baliase meskipun saat pembangunan konstruksi sudah selesai namun terkendala pembebasan jaringan.
“Jenelanta saat ini proses pembangunan, mudah-mudahan cepat selesai, kalau terhambat terus lama dikerjakan semua pembangunan, bendungan Paseloreng tahun ini diharapkan selesai semua,” ujarnya.
Sementara pembangunan bendungan Karaengloe, sambung Supardji, dirinya menarget selesai tahun 2020, sedangkan pembangunan bendungan Pammukulu sementara pembebasan lahan, dan bendungan Jenelanta sementara desain, Baliase sekarang sudah selesai tinggal pembebasan lahan jaringan 2020 dilanjutkan.
“Agar seluruh pembangunan bendungan ini dapat selesai tepat waktu kita terus berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel, sehingga kebutuhan masyarakat itu cepat terpenuhi utamanya ketahanan air,” ucap Supardji.
Selain dapat memenuhi kebutuhan air di Sulsel. Kata Supardji bendungan yang dibangun dibeberapa wilayah tersebut ketika sudah rampung semuanya, aktivitas pertanian di Sulsel dapat terpenuhi air.
Ia mengaku, Sulsel merupakan wilayah pemasok pangan dibeberapa wilayah di Indonesia. Untuk itu pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemprov sehingga nantinya ketika Ibu Kota negara sudah pindah di Kalimantan, Sulsel bisa menjadi penyangga utama.
“Sulsel ini pemasok pangan nasional dengan adanya ibu kota baru, bisa di pasok semua, dan dapat dipenuhi,” tukasnya.(nug)



Comments

To Top