Kriminal

Pemkab Maros Serahkan Empat Ranperda ke Dewan


MAROS, BKM — Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros ke DPRD Maros untuk segera digodok menjadi Perda. Penyerahan itu dilakukan di kantor DPRD Maros dalam rapat paripurna, Senin kemarin (13/1).
Keempat Ranperda itu meliputi penanggulangan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya. pengelolaan pasar, pengawasan kualitas air minum, dan penanggulangan penyakit Tubercolosis (TBC).
Ranperda itu diserahkan langsung Wakil Bupati Maros, Harmil Mattotorang. Dalam sambutannya, Harmil yang juga selaku ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Maros, mengatakan, penyalahgunaan narkotika dan zak adiktif lainnya, sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
”Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Maros sudah masuk dalam tataran mengkuatirkan. Terutama dikalangan pelajar. Makanya, dibutuhkan regulasi khusus dilingkup kita,” katanya.
Dia menjelaskan, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah dengan menyusun peraturan daerah mengenai narkotika itu.
”Dalam Ranperda ini memuat antisipasi dini, pencegahan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pasca rehabilitasi, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan serta sanksi administrasi,” bebernya.
Pemerintah daerah, kata Harmil berharap, dengan berlakunya Perda ini dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika dan dapat melindungi generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
”Harapannya angka pengguna narkotika itu bisa terus diminimalisir,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Maros, Muh Bakri, menyambut baik adanya usulan pemerintah untuk pembuatan Perda khusus narkotika. Hanya saja, ia mengkritisi minimnya upaya nyata pemerintah selama ini dalam hal pencegahan narkotika.
”Pada dasarnya kami menyambut baik. Kami pasti akan pelajari dulu draft Ranperdanya seperti apa. Karena selama ini kami juga tidak pernah terlibat dalam penyusunan draft itu. Kita lihat bagaimana pemerintah, khususnya BNK Maros belum memberikan dampak nyata bagi upaya pencegahan Narkoba di Masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini harus lebih mengutamakan upaya pencegahan dengan pendekatan yang lebih terukur dan terarah. Selama ini, sosialisasi anti Narkoba yang giat dilakukan oleh masing-masing lembaga hanya terkesan menggugurkan kewajiban.
”Kita tahu, sosialisasi yang dilakukan itu terkesan hanya mengejar program saja dan tidak dilakukan secara terukur dan terarah. Pola kerja yang kita bangun selama ini serampangan saja dan tidak ada ukuran kesuksesannya,” sebutnya.
Meski begitu, ia berharap agar Ranperda yang diajukan itu bisa mengakomodir peran serta masyarakat secara luas dalam hal pencegahan Narkoba di Maros. Pasalnya, sejak dulu, peran masyarakat terkesan diabaikan hingga upaya pencegahan itu tidak berjalan efektif.
”Kita tetap optimislah dengan Ranperda itu, meski kita belum tau isinya bagaimana. Harapannya pelibatan masyarakat bisa terakomodir agar upaya itu bisa lebih efektif. Selama ini yang kita rasakan itu masyarakat terabaikan perannya,” pungkasnya. (ari/mir/c)


Comments
To Top