Headline

Kadir Halid Ingin Buat Buku Hak Angket


MAKASSAR, BKM — Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel HA Kadir Halid, tertarik untuk membuat buku terkait hak angket. Buku yang rencana dibuatnya nanti akan mengungkap sejumlah data dan fakta.
“Iya, masih ada buku selanjutnya yang akan mengungkap data dan fakta. Buku ini sudah memuat fakta- fakta apa yang terjadi di persidangan hak angket, tapi belum lengkap,” ujar Kadir Halid memperlihatkan buku yang ditulis Rusman Majulekka pada acara Peluncuran dan Kupas Tuntas Buku ‘Hak Angket Kawal Demokrasi’ dengan tema; Hak Angket Belum Usai di Warkop Red Corner Jalan Yusug Dg Ngawing, Senin (13/1).
Menurut Kadir Halid, pada sidang hak angket, ada 54 orang yang terpanggil memberikan keterangan dengan data, serta ada laporan. Termasuk klipping koran.
”Persidangan hak angket sama dengan yang di pengadilan, sebab orang tetap disumpah. Ada rekaman atas seluruh aktifitas persidangan,” jelas Kadir Halid yang mencoba mulai menjelaskan apa yang terjadi pada sidang hak angket.
Kadir menegaskan, salah satu latar belakang adanya hak angket lantaran munculnya SK 193. Sebelum Gubernur Nurdin Abdullah umrah ada muncul SK nomor 79.
“Jadi buku ketiga nanti saya akan ungkap, termasuk tekanan pada sejumlah anggota dewan” ujar Wakil Ketua Golkar Sulsel ini.
Menurutnya, hak angket bukan penghinaan, tapi pengawasan terhadap pemerintah daerah. “Kita sudah pertanyakan ke gubernur soal dualisme pemerintahan,” terangnya.
Acara yang dipandu oleh Hasymi Ibrahim ini lalu mempersilahkan Prof Aminuddin Ilmar untuk berbicara. Prof Ilmar membuka dengan pertanyaan kenapa harus hak angket, bukan hak interpelasi.
“Ini tidak lazim. Alhamdulillah, salah satu rekomendasi yang turun sejalan dengan rekomendasi KSN, yakni mengembalikan jabatan seseorang karena ada kesalahan yang dilakukan,” jelas Ilmar.
Dalam persidangan, Ilmar juga menulis, pemimpin itu bisa salah, tapi tidak boleh berbohong. “Tapi saya tidak menyinggung, hasil angket yang mengawal demokrasi yakni menunggu rekomendasi. Jadi hak angket bisa berlanjut pada hak menyatakan pendapat, jika tidak ada hasil berupa rekomendasi,” ujar Ilmar yang kembali menegaskan bila angket bukan mengungkap aib, tapi bagaimana memperbaiki pemerintahan ke depan.
Dr Hasrullah yang mendapat giliran ketiga mengaku membawa banyak buku. Menurutnya, di antara 54 orang yang dihadirkan dalam sidang hak angket, banyak yang bohong.
“Kapan lagi anggota dewan melakukan haknya untuk mengontrol pemerintahan. Kalau tidak sependapat, maka silakan buku dibalas dengan buku, itu yang gentlemen,” tantang Hasrullah.
Hasrullah juga setuju dengan buku tersebut karena mengungkap soal sejumlah fakta. “Kalau tak ada kritik, maka mati itu demokrasi,” ucapnya.
Wawan Mattaliu, salah satu mantan anggota DPRD Sulsel dua periode, menilai jika tulisan di buku tersebut ada menceritakan banyak hal hingga daftar dosa. Wawan juga mengaku sudah melakukan negosisiasi dengan pemprov dan partai politik hingga jadilah hak angket.
“Iya, karena ada 60 orang yang bertandatangan dan itu sah, serta direkomendasikan oleh partai melalui fraksinya. PKS dan PAN juga ada. Saya berterima kasih betul adanya hak angket ketika saya menjadi anggota dewan setelah 10 tahun bekerja,” ujar Wawan.
Prof Dr Madjid Sallatu berujar bila awalnya ada lima poin yang menjadi dasar, kemudian berkembang begitu banyak fakta yang terungkap. “Kok bisa ada kepemimpinan pemerintahan seperti ini. Jadi hak angket selera tinggi kepuasan rendah. Sebab tidak ada pemimpin yang tidak subjektif. Tapi kepiawaian pemimpin bisa membungkus subjektifitas menjadi objektif,” ujar Madjid Sallatu.
Menurutnya, dari 60 hari masa persidangan, dirinya mendapati kekuasaan jauh ditempatkan di atas dari kewenangan. “Ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Saya tulis kayak kentut yang kita cium, namun aromanya tak bisa diraba” cetusnya.
Mantan anggota DPRD Sulsel dua periode Armin Mustamin Toputiri, menilai jika hak angket ada karena bagian dari demokrasi, agar kekuasaan tidak lalim, “Hak angket itu bagian dari fungsi pengawasan. Jadi kalau dewan tidak melakukan pengawasan berarti trias politika tidak berjalan,”sindir Armin.
Di akhir diskusi, sang penulis buku, Rusman M mengungkapkan bahwa ada tiga catatan yang disimpan hingga lahirnya buku tersebut. “Buku ini merangkum 90 persen fakta persidangan hak angket. Kedua, saya juga sejak awal sudah konsultasi ke Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif sebelum menulis buku,” ujarnya.
Dan yang ketiga ini adalah fakta jurnalistik. “Buku hak angket sudah jadi model di ibu kota. Sebab sudah 6 daerah yang ingin berkunjung ke Sulsel terkait hak angket, di antaranya Sumbar dan Banten,” pungkasnya. (rif)


Comments
To Top