Headline

Dinilai Opini Hingga Bisa Berujung ke Ranah Hukum


Dari Bedah Buku Hak Angket “Fakta atau Fitnah”

MAKASSAR, BKM–Buku Hak Angket yang dibedah dengan tema fakta dan fitnah berpeluang mengarah ke proses hukum. Pasalnya, buku yang dibedah di Warkop Rogar, lantai 2, Jalan Hj Saripa Raya, belakang kampus Unifa, Kamis (9/1), dinilai berisi opini belaka.
Bahkan penulis, editor dan penerbit buku bisa menjadi bagian dalam proses hukum tersebut.
Memang jika dicermati dalam isi buku, hanya menampilkan berita-berita tentang kerja -kerja panitia khusus (pansus) hak angket di gedung DPRD Sulsel. Malahan, isi buku tersebut dinilai tidak berbasis fakta dan sangat tendensius mendiskreditkan Gubernur Sulsel, HA Nurdin Abdullah.
Guru besar Fakultas Hukum UMI, Prof Hambali Talib yang turut hadir dalam bedah buku tersebut mengatakan, isi buku tersebut banyak yang membuat orang keberatan dan tersudut, makanya bisa diselesaikam secara politik dan dan hukum.
“Apakah ini diselesaikan secara politik maka dibutuhkan hak jawab, namun jika ingin diselesaikan secara hukum maka pintu sangat terbuka,” ujar Hambali.
Bahkan kata Hambali, jika merujuk pada syarat untuk mengarah ke pasal pidana, tentu ada alat bukti, bukti surat, keterangan ahli dan lainnya.”Sekarang apakah itu jalan terbaik, karena ini juga menjadi sebuah pembelajaran. Malah kita berharap agar yang menjadi pelaku hingga intelektual dapat diperiksa, sebab telah membuat opini menyesatkan,”jelasnya.
Pakar hukum pidana Unhas, Dr Amir Ilyas juga bicara tentang siapa saja yang bisa terjerat pidana dalam terbitnya buku hak angket tersebut. “Memang kita tak bisa melarang orang membuat buku seperti ini. Hanya saja kebebasan berpendapat tidak boleh serta merta menghina orang,”jelasnya.
Mantan ketua Bawaslu Kota Makassar ini juga sudah memperkirakan jika Jumras akan tersandung kasus. “Dari awal saya sudah bisa memprediksikan, apalagi dia (Jumras) sudah bersumpah di depan sidang hak angket. Beda diatas sumpah dengan di bawah sumpah, sebab kalau diatas sumpah, tidak perlu dilaporkan, tapi kalau polisi sudah tahu bisa langsung diambil,”jelasnya.
Dari berbagai sumber, sedikitnya ada lima nama yang bisa diambil keterangan dalam permbuatan buku tersebut yakni Mulawarman, Rusman Madjulekka, Dr Hasrullah dan Prof Dr Madjid Sallatu.
“Iya karena buku ini adalah kumpulan berita dan kumpulan opini. Kalau ini terungkap termasuk percetakan, bisa tersandung pasal KUHP. Untuk itu, harus bisa menunjukkan siapa yang memberikan naskah, saran dan lainnya. Bisa masuk kategori pasal penistaan dengan penghinaan, tapi lebih masuk menghina warwah pemerintah,”bebernya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Fisip Unhas, Prof Armin Arsyad juga menggambarkan secara ilmiyah bila buku ini tak ada penanggungjawabnya. Seharusnya ada penulis dan pengeditnya. “Ini bisa menimbulkan kegelisahan,”jelas Armin.
Soal buku, Armin juga mengkritik soal kaidah ilmiahnya yang kurang karena tak ada kutipan. “Kata dugaan itu tidak ilmiyah, sub judul juga tidak mencerminkan isi. Seperti judul angket berujung pemaksulan, tapi diisi tak ada pemakzulan. Ini juga bisa merusak citra media,”ujar Armin.
Meski demikian, saran Armin, kalau buku ini buat masalah, maka Nurdin Abdullah juga perlu menjawabnya agar tidak menimbulkan masalah baru.Termasuk jika pelaku tidak dituntut maka citra NA semakin memburuk, secara politik citranya semakin memburuk.
“Jadi siapapun yang bertanggungjawab seperti penulis maka harus segera bekerja agar citra gubernur kembali naik. Ini juga pembelajaran bagi siapapun yang ingin menilis dengan mediskreditkan pihak lain. Termasuk Dr Hasrullah perlu klarifikasi di media sebelum tersandung kasus hukum,” jelas Armin.
Dr Jayadi Nas yang menjadi moderator juga mengakui jika hak angket ini menimbulkan pro kontra seperti yang disampaikan Prof Yusril Ihza Mahendra dan Prof Jimly Assidiqi. “Tidak ada keputusan, tapi sudah ada korban,”jelas Jayadi Nas.
Ketua Ikatan Pustakawan Muh Quraisy Mathar juga mencoba memisahkan antara buku itu sebagai konten atau konteks. “Pastikan dulu buku itu baru bisa dibedah,”jelas mantan Ketua KPU Sulsel ini.
Menurut Quraisy, buku ini bisa jadi kumpulan gosip. “Jadi ini fitnah karena tidak didukung oleh fakta,
juga bisa disebut teori konspirasi karena tidak jelas siapa yang menulis,”jelasnya.
Menyikapi hal itu, Dosen Ilmu politik Unhas, Dr Hasrullah yang juga menjadi salah satu penulis di buku tersebut mengaku hadir untuk memberikan klarifikasi, bila apa yang menjadi tulisannya telah diubah oleh editor. “Sebenarnya ini sudah selesai, soal judul buku saya sudah tanya ke Mulawarman. Saya juga kaget kenapa judul bisa demikian. Untuk itu saya datang dalam diskusi ini untuk klarifikasi,”jelas Hasrullah.(rif)


Comments
To Top