Sulselbar

Ingin Masukan Terkait Retribusi. DPRD Sulbar Berkunjung ke Bapenda Sulsel


KUNJUNGAN -- Para anggota Pansus DPRD Provinsi Sulbar dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuria, anggota Marigun Rasyid, Risbar Berlian serta didampingi Kepala BPSDM Provinsi Sulbar, Dr Yakub F Solon SH MPd, dan Kabag Persidangan, Awaluddin foto bersama dengan pimpinan dan staf Bapenda Sulsel saat melakukan kunjungam ke kantor Bapenda Sulsel.

MAKASSAR, BKM — Panitia khusus (Pansus) Retribusi Jasa Umum DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) berkunjung Sekretariat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jalan AP Pettarani Makassar, Kamis (12/12).
Kunjungan ini dilakukan untuk mencari masukan terkait pembahasan Ranperda retribusi jasa umum di DPRD Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah memimpin rombongan anggota Pansus yang terdiri dari pimpinan Pansus, Risbar Berlian Bahri, sejumlah anggota Pansus, dan OPD terkait.
Mereka diterima langsung Kepala Bapenda Sulsel, Andi Sumardi Sulaiman, Sekretaris Bapenda, Andi Winarno, Kabid PAD Bapenda Sulsel, Darmayani Mansyur, Kabid TSI, Adhita Sandhya Dharma, Plt Kabid Binwas, Huriah Wahab, dan sejumlah pejabat terkait.
Usman mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk mencari masukan ke Bapenda Sulsel terkait Perda retribusi yang sedang digodok Pansus tersebut. Menurutnya, kunjungan dilakukan ke Sulsel, selain hemat biaya dan hemat waktu, Sulsel juga telah mempunyai Perda retribusi jasa umum yang baru.
Darmayani mengatakan, Sulsel memang mempunyai Perda retribusi yang baru, yakni Perda nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Perda ini mengatur tentang jumlah retribusi yang harus dibayar bila menggunakan fasilitas atau jasa milik Pemprov Sulsel.
Perda ini disempurnakan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan mempertimbangkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Pemprov yang berorientasi dengan harga pasar.
Yani mengatakan, untuk memaksimalkan pendapatan, Pemprov Sulbar sebaiknya mengakomodir sistem pembayaran nontunai seperti yang diterapkan di Pemprov Sulsel. ”Sistem ini mencegah terjadinya kebocoran PAD di lapangan,” ujarnya.
Sementara Adhita menambahkan, untuk meningkatkan pendapatan, Bapenda Sulsel melakukan sejumlah inovasi yang mendekatkan bapenda dengan keinginan masyarakat yakni pembayaran pajak melalui mobile banking, ATM, serta melalui Alfa Group dan Indomaret.
Kunjungan itu diwarnai dengan tanya jawab seputar hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD Sulbar. (alaluddin)


Comments
To Top