Headline

PGRI Parepare Terbelit Dugaan KKN


PAREPARE, BKM — Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kini tengah membelit kepengurusn Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Parepare. Salah satu penyebabnya, karena Anas Azis selaku ketua PGRI dan istrinya menjabat sebagai bendahara. Ketika dibentuk kepanitiaan Pekan Olah Raga (POR) PGRI, istri Anas diposisikan sebagai bendahara.
Karena alasan itulah, UPT dan guru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak ambil bagian pada POR PGRI di Kabupaten Barru akhir November 2019. Begitu pula yang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng dan Malili, Luwu Timur.
Sejak POR PGRI di Bantaeng 2015 lalu, memang sudah mulai terjadi kisruh di internal PGRI Parepare. Bahkan, DPD PGRI Parepare dilapor ke PGRI Sulsel yang dimotori Makmur dan sejumlah pengurus ranting se-Kota Parepare.
Persoalan semakin terkuak ketika sejumlah kepala UPTD SD dan SMP berkumpul dan menyampaikan aspirasinya di hadapan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Arifuddin Idris di Aula Kantor Disdikbud Parepare, Sabtu (7/12).
Kepala UPTD SMPN 1 Kota Parepare Makmur, yang menyampaikan aspirasinya menjelaskan, tidak ikut sertanya para guru asal Parepare pada POR PGRI di Barru ahir November 2019 lalu lantaran tidak transparannya pengelolaan keuangan dalam internal organisasi.
“Kami para guru yang berinisiatif tidak mengikuti POR PGRI di Barru, lantaran menilai pengurusan internal DPD II PGRI Parepare tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Sehingga terindikasi timbul ruang KKN yang dapat dilakukan oknum,” ujarnya.
Alasan ini, lanjut Makmur, bercermin pada kejadian sebelumnya di POR PGRI di Bantaeng 2015 dan POR PGRI di Malili, Lutim. Pengurus PGRI Parepare tidak dapat menunjukkan laporan pertanggungjawaban keuangan, baik dana masuk maupun keluar.
“Pada POR PGRI di Bantaeng, kita mendapat bantuan dana dari APBD sebesar Rp75 juta. Sedangkan di Luwu Timur, kita dapat bantuan APBD Rp100 juta. Belum termasuk sumbangan guru dan pengurus,” bebernya.
Ironisnya lagi, tambah Makmur, di setiap tahun tidak melaksanakan konferensi tahunan sebagai ajang pertanggungjawaban pengurus DPD PGRI. ”Sehingga kami merasa dikibuli. Tidak mau lagi jatuh pada lubang yang sama berkali-kali dan hanya dijadikan boneka. Kita tidak melihat ada transparansi penggunaan anggaran,” tandasnya.
Dalam penyampaian aspirasinya, sejumlah kepala sekolah, pengurus dan anggota PGRI yang hadir membuat surat pernyataan terkait tudingan terhadap larangan guru mengikuti POR PGRI di Barru.
“Ada kurang lebih 100 guru bertanda tangan yang menolak sikap beberapa pengurus saat ini, khususnya ketua dan bendahara PGRI yang merupakan pasangan suami istri. Karena itu, salah satunya poin permintaan kami meminta mereka mundur, agar tidak menimbulkan kecurigaan,” jelasnya.
Ketua DPD PGRI Kota Parepare Anas Azis yang ditemui terpisah di kediamannya beberapa waktu lalu, mengatakan istrinya saat ini memang sudah menjabat sebagai bendahara PGRI sebelum dinikahinya.
”Istri kedua saya memang sudah jadi bendahara dan saya ketua DPD PGRI Kota Parepare sebelum kami menikah. Istri pertama saya sudah meninggal. Saya duda dan dia janda. Kami ketemu jodoh beberapa tahun lalu,” ujarnya.
Masa periode jabatan Azis akan berakhir Desember 2019 mendatang. Dia pun menyatakan tidak maju lagi pada periode mendatang.
Plt Kadis Dikbud Kota Parepare Arifuddin Idris yang dimintai tanggapannya, menyatakan tidak punya kewenangan dan kepentingan pada internal DPD PGRI Kota Parepare, baik pribadi maupun institusi. (mup/rus/c)


Comments
To Top