Headline

Kekosongan Blanko KTP-El Mendominasi di 2019


MAKASSAR, BKM — Pelayanan dokumen kependudukan di Sulawesi Selatan dalam rentang waktu tahun 2019 didominasi oleh kekosongan blanko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Juga jaringan internet yang kerap bermasalah. Hal itu terjadi hampir merata di kabupaten/kota.
Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan KB (Disdukcapil KB) Provinsi Sulsel Sukarniaty Kondolele, menyebut ada sekitar 26 dokumen kependudukan yang selama ini menjadi tugas disdukcapil. Mulai dari lahir hingga meninggal. Di antaranya KTP-el, akta lahir, akta mati, surat pindah, dan masih banyak lagi.
Dari layanan yang diberikan kepada masyarakat sepanjang 2019, tidak ada kendala berarti yang ditemukan. Kecuali kurangnya blanko KTP-el.
“Jadi yang banyak dikeluhkan adalah berkaitan dengan blanko KTP elektronik. Keterbatasan ini sebenarnya bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota,” ungkap Sukarniaty, Kamis (5/12).
Akibatnya, penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el tidak sertamerta mendapatkan administrasi kependudukan yang dibutuhkannya itu. Mereka harus menunggu terlebih dulu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
Karena persoalan itu, lanjut mantan kepala Biro Perekonomian Sulsel itu, untuk pencetakan KTP-el, digunakan model skala prioritas. Jadi yang diutamakan dicetak KTP elektroniknya adalah mereka yang memang baru pertama kali melakukan pengurusan KTP-el.
Sementara warga yang akan melakukan penggantian karena KTP elektroniknya rusak, atau ada data yang harus diganti, menjadi prioritas kedua.
Keterbatasan blanko ini, kata wanita yang akrab disapa Ani itu,
akibat dari adanya pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif yang digelar April 2019 lalu.
Sejauh ini, tambahnya, cakupan untuk rekaman KTP elektronik sudah mencapai 98 persen lebih.
Di Kota Makassar, persoalan yang juga kerap dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di antaranya kekosongan blanko, hingga sistem jaringan yang terkadang tidak terkoneksi dengan pusat.
“Untuk urusan administrasi kependudukan dari lahir sampai mati, masalahnya minim. Hanya saja terkendala jaringan. Karena sekarang semua tanda tangan elektronik,” jelas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Makassar Melyana Zumriana, Kamis (5/12).
Meski mengalami masalah pada jaringan, pihak Disdukcapil tetap melakukan pelayanan administrasi seperti biasanya dengan membuka pelayanan administrasi.
“Yang jelas kita tetap menjalankan pelayanan. Jadi kita tetap terima warga yang punya berkas. Nanti setelah jaringan online baru dilanjutkan proses beralih ke pusat,” terangnya. (rhm-jun/rus)


Comments
To Top