Headline

10 Daerah Zona Merah Penilaian Reformasi Birokrasi


MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mencatat ada 10 kabupaten/kota di Sulsel masuk dalam zona merah penilaian reformasi birokrasi. Masing-masing Kabupaten Bone, Selayar, Enrekang, Luwu, Soppeng, Jeneponto, Sidrap, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kabupaten Pangkep.
Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Sulsel Tautoto Tana Ranggina, mengatakan ada beberapa komponen yang menyebabkan daerah-daerah tersebut masuk dalam zona merah. Di antaranya road map terkait reformasi birokrasi yang belum dibuat atau belum terinput, sehingga pemerintah pusat susah untuk memberikan penilaian.
“Kalau roadmapnya belum masuk, apa yang mau dinilai. Mau dievaluasi jadi susah,” ungkap Tautoto dalam kegiatan
Rakor Implementasi Indeks Penyelenggaran Pemerintah Daerah Sebagai Parameter Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Hotel Grand Asia, Kamis (5/12).
Padahal, ungkap Tautoto, roadmap tersebut sangat penting untuk menjadi acuan dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Ada aturan baru dari Kemendagri terkait pemberian TPP harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kemendagri. Salah satu syaratnya adalah reformasi birokrasi,” jelas Tautoto.
Sekretaris Provinsi Sulsel Abd Hayat Gani mengemukakan, menyikapi persoalan tersebut, pemprov harus memberikan pendampingan berupa pengendalian lapangan terhadap kabupaten/kota untuk mengetahui apa yang membuat instrumen reformasi birokrasi terhambat.
“Kita harus bergerak cepat menyikapi persoalan ini. Makanya, kita panggil semua sekretaris daerah kabupaten/kota untuk memastikan apa saja yang belum terpenuhi, sehingga ada yang belum selesai roadmap reformasi birokrasinya,” ujar Abd Hayat.
Lebih lanjut, Abdul Hayat mengharapkan agar daerah yang belum efektif menjalankan reformasi birokrasi, dapat segera diberikan pendampingan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).
“Daerah yang belum efektif menjalankan itu akan segera dikirimkan Biro Ortala ke sana. Jadi tidak lagi banyak ke pusat, tetapi lebih banyak menghandle daerah-daerah yang dianggap terjadi perlambatan. Itu sangat bergantung dengan indeks reformasi birokrasi dan TPP,” tandas Abdul Hayat. (rhm/rus)


Comments
To Top