Headline

Kekerasan Perempuan 1.358 Kasus, 48 Persen KDRT


MAKASSAR, BKM — Data empiris menunjukkan fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi masalah dalam pembangunan manusia. Data pada aplikasi Simfoni PPA, hingga bulan November 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 1.358 kasus. Dari jumlah itu, 48 persen di antaranya merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di ranah personal atau dikategorikan KDRT.
Hanya saja, dalam penanganannya UPT P2TP2A sebagai pemberi layanan korban KDRT, tidak mempunyai standar yang jelas dalam penanganan kasus KDRT. Selain itu, faktor budaya patriarki yang cukup kuat di masyarakat Sulsel, menjadi penyebab lain yang menghambat penyelesaian kasus KDRT.
“Sebagian besar kasus KDRT penyelesaian masalahnya hanya sampai di level pengaduan. Bahkan meskipun sampai di tahap proses hukum, sebagian besar berakhir damai tanpa efek jera bagi pelaku,” ungkap Kepala Dinas PPPA Sulsel Ilham A Gazaling, Senin (2/12).
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) melakukan uji publik penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan KDRT.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, Permen PP dan PA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA sebagai perangkat daerah yang memberikan layanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak, termasuk korban KDRT. NSPK sangat penting sebagai panduan UPTD PPA dalam memberikan fungsi layanan publik korban KDRT,” jelas Ilham.
Menurut Ilham, dengan adanya NSPK dapat menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan KDRT di Sulawesi Selatan, sehingga angka KDRT yang cukup tinggi dapat ditekan dan mengalami penurunan ke depannya.
Selain itu, lanjut Ilham, dengan adanya NSPK juga semakin menegaskan tanggung jawab berbagai pihak dalam memberikan layanan, khususnya dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan dalam menyediakan layanan sesuai kebutuhan korban.
“Kami berharap seluruh pihak yang hadir bisa memberikan masukan untuk memperkaya subtansi NSPK penghapusan KDRT, khususnya lembaga-lembaga mitra yang hadir pada kegiatan ini,” pungkasnya. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top